PEKANBARU, INDOVIZKA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait kebijakan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,2 triliun dan potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan provinsi Riau.

Sekretaris Komisi I DPRD Riau Amal Fathullah, menyatakan bahwa TPP dan TKD merupakan komponen penting dalam menjaga motivasi serta kualitas layanan ASN kepada masyarakat. Pemotongan kedua komponen tersebut dikhawatirkan memicu penurunan produktivitas birokrasi.

“ASN adalah tulang punggung pelayanan publik. Jika penghasilan mereka dipangkas, kinerja bisa terganggu dan masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” ujarnya di gedung DPRD Riau (12/11/2025).

Selain berpengaruh pada kinerja, DPRD Riau juga menilai bahwa pengurangan TPP pegawai sebagaiamana yang disampaikan Plt Gubernur Riau akibat pemangkasan TKD dari pemerintah pusat ini, akan memberikan dapat berdampak pada aktivitas ekonomi di daerah.

Dengan lebih dari puluhan ribu ASN di Riau, penurunan daya beli akibat pemotongan penghasilan diprediksi bisa menghambat perputaran ekonomi lokal.

“Daya beli ASN cukup besar dalam mendukung sektor ritel, UMKM, hingga jasa. Jika ada pemotongan, imbas ekonominya juga akan terasa luas,” tambahnya.

Politisi PKS ini menambahkan, atas kondisi ini unit kerja di lingkungan pemerintah daerah harus dapat mencari cara lain agar dapat tetap berkinerja maksimal di tengah ancaman pemotongan anggaran dan insentif pegawai.  "Mereka mencari solusi bagaimana kinerja maksimal di tengah ancaman TKD dan TPP," pungkasnya. (Adv)
 

Sumber : indovizka.com /  Editor : F.Dayun