"Saya Secara Langsung mengundang Pak Beny Ke Tembilahan untuk bertemu dengan Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah Pak Beny bersedia memenuhi undangan saya walaupun di hari libur ini, " ucap Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna ST. M.Si

Pertemuan masyarakat diwakili Lurah dan Kepala Desa serta Ketua RT masing-masing ini berlangsung di Langkaw Cafe, Minggu (25/12/2022). Masing-masing memaparkan kebutuhan dan jarak tempuh pasokan listrik dan kendala di lapangan, seperti pembebasan lahan.

Dari data yang dipaparkan, Kelurahan Seberang Tembilahan Barat membutuhkan pasokan listrik dengan jarak tempuh 18 kilometer, Kelurahan Seberang Tembilahan sejauh 4 kilometer dan Sialang Panjang kurang lebih 8 kilometer.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menjelaskan, bahwa sudah menjadi tugas dan kewenangannya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait.

"Saat kunjungan kerja dan Reses di beberapa wilayah Tembilahan dan Tembilahan Hulu, aspirasi masyarakat saya dengarkan, salah satunya masalah pasokan listrik yang belum terpenuhi. Hari ini Alhamdulillah saya pertemukan langsung dengan Manager PLN UP3 Rengat dan Manager PLN ULP Tembilahan untuk meminta pasokan listrik di daerah tersebut menjadi skala prioritas," kata Iwan Taruna.

Ia bertekad akan memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat ini bersama Manajer PLN UP3 Rengat, Beny Indra Praja dan Kepala PLN ULP Tembilahan, Jaswir.

"Saya bersama pak Beny dan pak Jaswir tetap akan mengawal hingga ke Pusat agar apa yang menjadi harapan masyarakat benar-benar terealisasi, mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala PLN ULP Tembilahan, Jaswir mengatakan jalur pasokan listrik telah masuk dalam Road Map rencana kedepan. 

"Semua sudah masuk Road Map, permasalahan terakhir adalah solusi pembebasan lahan masyarakat yang akan dilewati tiang dan kabel listrik," sebutnya.

Jaswir juga menyatakan, realisasi pasokan listrik di 3 wilayah ini tentu butuh support dari anggota DPRD terkait, yaitu Komisi III.

"Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat ini benar-benar terealisasi dan menjadi skala prioritas dari pusat. Ini tentunya butuh dukungan dari perwakilan masyarakat di DPRD untuk mengawalnya," sebut Jaswir.