PELALAWAN,INDOVIZKA.COM-Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (HIPMAWAN) menyatakan sikap menolak keras wacana yang mengemuka terkait rencana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian tertentu.

HIPMAWAN menilai wacana tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak independensi penegakan hukum serta menimbulkan konflik kepentingan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketua Umum HIPMAWAN, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana prinsip sistem presidensial dan semangat reformasi.

“Wacana membawa Polri ke bawah kementerian adalah langkah yang salah arah. Polri adalah institusi penegak hukum, bukan alat administrasi kementerian. Ini harus diluruskan,” tegas Taufik.

Menurut HIPMAWAN, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan posisi paling rasional untuk menjaga netralitas institusi dari kepentingan sektoral dan tarik-menarik politik. Mengubah posisi tersebut justru dinilai sebagai kemunduran dalam membangun negara hukum yang sehat.

Namun demikian, HIPMAWAN menegaskan bahwa dukungan terhadap posisi Polri tidak berarti menutup mata terhadap persoalan internal yang masih terjadi di tubuh kepolisian, khususnya dalam hal pelayanan publik dan profesionalisme aparat di lapangan.

“Kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden, tetapi dengan catatan tegas: Polri harus melakukan perbaikan nyata, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta sikap humanis aparat,” lanjutnya.

HIPMAWAN menilai bahwa kepercayaan publik terhadap Polri hanya dapat diperkuat melalui pembenahan internal, peningkatan transparansi, serta penindakan tegas terhadap oknum yang mencederai marwah institusi.

“Struktur sudah tepat. Yang perlu dibenahi adalah praktik dan mentalitas. Jangan struktur negara yang diubah, tapi kinerja dan pelayanan yang harus diperbaiki,” tegas Taufik.

Dengan sikap ini, HIPMAWAN Pelalawan menyatakan dukungan penuh terhadap Polri di bawah naungan langsung Presiden Republik Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawasi dan mengkritisi kinerja kepolisian demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

 Editor : Ahmad R