PEKANBARU,INDOVIZKA.COM– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca kering pada tahun 2026 akan lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Sumatera.

Berdasarkan pemantauan BMKG pada 5 Maret 2026, wilayah yang berada di garis ekuator seperti Provinsi Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat saat ini mulai mengalami fase kemarau kecil. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan baru menjadi awal dari periode kemarau yang lebih panjang dan berpotensi berlangsung hingga Agustus mendatang.

Dari hasil pemantauan satelit BMKG pada tanggal tersebut, terdeteksi sebanyak 35 titik panas di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, lima titik panas berada di wilayah Provinsi Riau yang menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak terkait.

Menanggapi potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menginstruksikan penggunaan drone untuk memantau titik-titik panas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menyiapkan dua unit helikopter yang siap melakukan patroli udara untuk memantau sekaligus merespons cepat apabila ditemukan titik api di lapangan.

Menyikapi kondisi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (BEM UIR) melalui Menteri Sosial dan Politiknya, Ahmad Muhaimin, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla yang dapat terjadi akibat musim kemarau panjang tahun ini.

Menurutnya, sebagai agent of control, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan serta mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah daerah, BMKG, BNPB, serta aparat keamanan dalam menanggulangi potensi tinggi terjadinya karhutla di Provinsi Riau,” ujar Ahmad Muhaimin.

Ia juga menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dampak buruk jangka panjang dari kebakaran hutan dan lahan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun perekonomian.

Selain itu, pihak berwenang juga diharapkan dapat lebih memaksimalkan operasi patroli di lapangan guna mencegah adanya oknum yang memanfaatkan musim kemarau untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mencegah terjadinya karhutla di Bumi Lancang Kuning. Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, tentu hal ini akan memberikan dampak positif sekaligus menciptakan citra baik di tengah berbagai dinamika yang sedang terjadi,” tutupnya.

 Editor : Rapi