PEKANBARU, INDOVIZKA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Abdullah mempertanyakan progres kerja Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Riau. Hingga saat ini, dewan menilai belum terlihat hasil signifikan dari upaya yang dilakukan tim tersebut dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Hal ini disampaikan sebagai upaya mendorong kolaborasi dengan DPRD agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2027 dapat mencapai target pertumbuhan dua digit. 

Ia menegaskan pentingnya langkah ini agar permasalahan yang terjadi pada tahun 2025 tidak terulang kembali.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan PAD. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan instansi terkait lainnya telah menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Selanjutnya, terkait sektor pajak air permukaan, Syahrial Abdi mengapresiasi langkah Pansus DPRD Riau yang telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang menerapkan pajak air permukaan berdasarkan luasan kebun kelapa sawit, bahkan hingga per pohon.

"Sebagai provinsi dengan luasan sawit terbesar secara nasional, gagasan ini perlu kita kaji lebih matang. Kita harus menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dengan kemudahan bagi perusahaan agar iklim investasi di Riau tetap kondusif," katanya.

"Kita optimis dengan ikhtiar bersama, baik dari pemerintah provinsi, bapak-bapak di Pansus, maupun komisi terkait. Apalagi respons positif juga datang dari Kapolda, Kajati, dan Danrem yang siap bersinergi. Semoga upaya ini membuahkan hasil yang maksimal bagi peningkatan pendapatan daerah Riau," pungkasnya. (Adv) 

 

 

Sumber : indovizka.com /