Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Diundang DPRD Riau, Dirut PT PHR Jafee Suardin Kembali Mangkir
INDOVIZKA.COM - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPRD Riau dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) digelar, Senin (20/03/2023). Namun, di dalam RDP itu Direktur Utama Jafee Suardin kembali mangkir.
Pemanggilan manajemen PT PHR bersama Disnakertrans terkait 11 kecelakaan kerja di wilayah kerja perusahaan plat merah itu. Dalam pertemuan yang diskors lantaran ada Rapat Paripurna, PT PHR sempat dicecar beberapa pertanyaan. Salah satunya soal pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di wilayah kerja PT PHR yang terjadi 11 kejadian kecelakaan kerja.
"Revisi di masa peralihan ini, jangan sampai dua tahun ini PHR tidak leluasa memakai standarisasi," kata Anggota Komisi V Ade Hartati Rahmat.
Di dalam RDP itu, terlihat sejumlah pejabat PT PHR diantaranya EVP Upstream Business, Edwil Suzandi, EVP Business Support, Irfan Zaenuri, serta VP Corporate Affairs, Rudi Ariffianto.
Edwil Suzandi dalam keterangan mengatakan PT PHR melanjutkan kontrak dari perusahaan sebelumnya. Sehingga tidak bisa serta merta menetapkan standarisasi K3.
"Ibarat mobil, begitu beli kita tidak sempat melakukan check up, langsung serahkan kunci. Pengecekan kita lakukan paralel. Setelah kita di dalam, baru kita lakukan perbaikan satu persatu," kata Edwil.
Edwil mengatakan, di masa mirroring contract ini pun PT PHR juga melihat contractor safety management system (CSMS) apakah kontraktor yang terikat kontrak sudah memenuhi itu.
"Berlaku persis seperti kontraktor lama, makanya kami menyebutnya mirroring contract. Tentu yang bisa kita lakukan adalah mengkaji dokumen yang ada, bahwa dia sudah melakukan pengawasan sesuai standarisasi Pertamina," kata dia.
Ia juga mengatakan, PT PHR melakukan Medical check up, daily check up pekerjanya dan menemukan banyak pekerja yang tidak sehat. Meski begitu, ia mengatakan PT PHR tidak bisa melakukan tindakan memberhentikan pekerja tersebut.
"Kita lakukan Medical check up hingga treadmill. Ada konsekuensi, medical check up masih banyak yang tidak lolos untuk bekerja. Kami tentu tidak bisa menanggung mereka semua saat mereka tidak bekerja, ini kan tanggung jawab mitra kerja mereka," jelasnya.
.png)

Berita Lainnya
Komisi III DPRD Bengkalis Ungkap Peran Alfamart terhadap UMKM Lokal
Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LPJ APBD 2021, Ini Kata Fraksi PKB Inhil
DPRD Riau Dorong PHR Gesa Produksi Lifting Minyak Blok Rokan
Pj. Bupati Inhil Sampaikan Pidato Tanggapan Pandangan Umum Fraksi DPRD Inhil Tentang Pelaksanaan APBD TA 2023
Pelajari Analisis Resiko, Tim Pansus BPBD Studi Banding ke Kab. Bantul
DPRD Inhil Gelar Paripurna Dengan Angenda Tanggapan Fraksi Terhadap Usulan 6 Ranperda
DPC PKB Inhil Serahkan Bantuan APD di Tempuling dan Kempas
Bapenda Diminta Tertibkan Meteran Air Permukaan Perusahaan
Pimpinan DPRD Riau Resmi Dilantik, Kaderismanto Ditunjuk Jadi Ketua
Ketua Komisi III DPRD Inhil Ajak Semua Kalangan Awasi Proyek Pembangunan Jalan Pulau Kijang - Sanglar
Ketua Komisi II DPRD Riau Minta Dinas Perkebunan Surati Kementerian Pertanian Terkait Anjloknya Harga Kelapa