PEKANBARU,INDOVIZKA.COM-Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Drs Fakhrizal MSi menghadiri kegiatan sosialisasi dan diskusi publik terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit di Menara Dang Merdu, Pekanbaru, Rabu (7/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi DBH Sawit: Melompat dari Hulu, Berjaya di Hilir – Akselerasi Ekonomi Daerah lewat PMK No.10/2026” tersebut ditaja oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau.

Sosialisasi ini digelar sebagai upaya memperkuat pemahaman dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi kebijakan DBH sawit, khususnya bagi daerah penghasil perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi yang mewakili Plt Gubernur Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Riau memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang sangat besar dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, luas tutupan kelapa sawit di Riau mencapai lebih dari 3,3 juta hektare dari total sekitar 4,8 juta hektare luas perkebunan yang ada.

“DBH sawit tidak hanya soal transfer fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan mendorong kemajuan daerah,” ujar Syahrial.

Ia menambahkan, pemanfaatan DBH sawit ke depan diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan perkebunan, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendukung peningkatan produktivitas petani dan pengembangan industri hilir.

“Penguatan hilirisasi sangat penting agar daerah mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing ekonomi,” tambahnya.

Meski demikian, optimalisasi DBH sawit disebut membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo menilai skema DBH sawit saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi daerah penghasil.

Ia mengungkapkan bahwa tren alokasi DBH sawit secara nasional mengalami penurunan, dari sekitar Rp3,65 triliun pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp756 miliar pada tahun 2026.

Menurut Herman, porsi pembagian untuk daerah yang hanya sekitar empat persen dinilai belum sebanding dengan kontribusi serta dampak yang ditanggung daerah penghasil, seperti kerusakan infrastruktur dan tekanan lingkungan.

“Ke depan diperlukan skema DBH yang lebih adil dan adaptif agar daerah penghasil tidak hanya menjadi penonton dalam rantai nilai industri sawit,” tegasnya.

Usai mengikuti kegiatan, Asisten II Setda Pelalawan, Fakhrizal mengatakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemahaman daerah terhadap kebijakan terbaru pemerintah pusat.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami di daerah, khususnya Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu daerah penghasil sawit.

Melalui sosialisasi ini, kita dapat memahami secara lebih komprehensif arah kebijakan DBH sawit sehingga pemanfaatannya ke depan bisa lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Fakhrizal juga menegaskan komitmen Pemkab Pelalawan untuk mendukung implementasi PMK Nomor 10 Tahun 2026 serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar pengelolaan DBH sawit dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI Sandy Firdaus, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau Abdullah, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Hery Yulianto, Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono serta Ketua DPP APKASINDO Gulat M Manurung.

 Editor : Rapi