PEKANBARU (INDOVIZKA) - Provinsi Riau mendapatkan sebanyak 20.000 dosis vaksin Covid-19 jenis Sinovac, dan pada dini hari nanti vaksin tersebut diperkirakan akan sampai di Pekanbaru.

Sebelum diberikan kepada masyarakat, DPRD Pekanbaru meminta agar pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kota memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Sosialisasi itu perlu dilakukan agar tidak ada keraguan yang dirasakan oleh masyarakat, agar partisipasi masyarakat juga meningkat dan semua orang mau divaksin," cakap anggota DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, Senin (04/01/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak memungkiri bahwa banyak dari masyarakat yang masih takut untuk divaksin, hal tersebut juga didasari banyaknya isu yang berkembang bahwa vaksin tersebut menimbulkan efek samping.

"Jadi kita harap pemerintah sosialisasi dengan maksimal, dan sesuai dengan ketentuan siapa yang menjadi prioritas terlebih dahulu karena jumlah vaksin sepertinya tidak cukup untuk seluruh masyarakat," jelasnya.

Penyerahan dosis vaksin Covid-19 itu direncanakan terus berlanjut hingga memenuhi kuota 4,8 juta dosis vaksin pada Januari 2021 ini.

"Pagi ini sudah tiba di Provinsi Riau sebanyak 20.000 dosis vaksin Covid-19 merek Sinovac. Direncanakan pada bulan Januari ini pengiriman vaksin ke Riau akan terus dilakukan hingga 4,8 juta dosis vaksin," kata Bambang Heriyanto, dalam keterangan tertulis, Senin (4/01/2021) di Jakarta.

Dijelaskannya, pendistribusian 20.000 dosis vaksin Covid-19 merek Sinovac ke Riau itu dilakukan bersamaan dengan distribusi ke 34 provinsi di Indonesia.

Setelah diserahterimakan, 20.000 dosis vaksin itu selanjutnya akan dititipkan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau. Kemudian akan didistribusikan kembali ke 12 kabupaten/kota di Riau.

"Setelah diserahterimakan kepada Pemda Riau, nanti selanjutnya didistribusikan kembali ke Puskesmas dan kantor kesehatan pelabuhan di kabupaten dan kota di Riau. Lalu untuk pelaksanaan vaksinasinya nanti masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat," jelasnya.

Sumber :