PEKANBARU (INDOVIZKA) - Partai Nasdem Provinsi Riau kembali mengkritik terkait penunjukan komisaris dan direksi dua BUMD Riau yakni PT SPR dan PT PIR.

Angkat bicara partai besutan Surya Paloh tersebut dikarenakan Gubernur Riau, Syamsuar tak menggubris permintaan peninjauan kembali kepada Fuady Noor yang ditunjuk sebagai Dirut PT SPR.

Fuady Noor merupakan mantan sekretaris DPW Nasdem Riau, yang diberhentikan oleh DPP Nasdem karena melanggar komitmen politik anti mahar Nasdem.

Ketua Bapilu DPW Nasdem Riau, Dedi Harianto Lubis menyayangkan sikap Gubri Syamsuar yang mengabaikan kritik dan saran dari berbagai pihak, mulai dari FKPMR, DPRD dan Nasdem.

"Syamsuar tidak mau menerima aspirasi," kata Dedi Harianto kepada INDOVIZKA.com, Kamis (25/2/2021).

Sebelumnya Dedi mengatakan, sebagai Gubernur Riau yang duduk karena dukungan Nasdem, Gubri Syamsuar seharusnya bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPW Nasdem Riau.

"Kita kritik penempatan yang dilakukan Gubri Syamsuar. Ia seharusnya berkomunikasi dengan berbagai pihak, apalagi itu menyangkut partai pendukung," kata Dedi.

Informasi yang dirangkum INDOVIZKA.com, Fuady Noor dipecat DPP Nasdem melalui surat bernomor 146-SK/DPP-NasDem/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal, Jhonny G Plate.

Informasi yang diperoleh, Fuady Noor melanggar komitmen politik anti mahar Nasdem. Usut punya usut, Fuady dilaporkan karena masalah mahar politik dan dilaporkan oleh Putra dari Bupati Pelalawan HM Harris, Adi Sukemi pada Pilgubri 2018.

Sebagaimana diketahui, di RUPS-LB PT SPR, diputuskan Komisaris dijabat Jhon Armedi Pinem dan Direktur Fuady Noor.

Sementara, pada PT PIR, Komisaris Utama PT PIR H Jonli, Komisaris Sahat Martin Philip. Kemudian Direktur Utama Adel Gunawan, Direktur Syafruddin Atan Wahid. Padahal nama - nama tersebut sebelumnya banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak terkait kelayakan dan kepantasan memimpin BUMD Riau.

Sumber :