Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Tito Sebut Jokowi yang Tunjuk Pj Gubernur 2022 dan 2023
(INDOVIZKA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menunjuk penjabat (Pj) gubernur pada 2022 dan 2023.
Tito menyebut kemungkinan besar Jokowi akan membentuk Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menilai para birokrat yang nantinya akan diangkat sebagai Pj gubernur.
Lihat juga: Kemenkes Putuskan Distribusi Vaksin AstraZeneca Ditunda
Diketahui, ratusan Pj gubernur bakal diangkat pada 2022 dan 2023 ketika masa jabatan sejumlah kepala daerah habis lantaran pemilihan kepala daerah berikutnya baru digelar pada 2024.
"Untuk gubernur, sesuai undang-undang kita serahkan kepada Presiden. Mungkin presiden juga akan lakukan TPA, melibatkan pejabat lain sebagai tim penilai akhir yang selama ini untuk menentukan. Karena masa jabatan yang panjang," kata Tito saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).
Tito optimistis tak ada persoalan terhadap penunjukan Pj kepala daerah di 2022 dan 2023 mendatang. Hal itu berkaca pada pengisian Pj kepala daerah di berbagai wilayah yang tak mengalami kendala pada 2020 lalu.
Mantan Kapolri itu menyebut kriteria orang-orang yang ditunjuk sebagai Pj gubernur dari Kemendagri pada 2020 lalu merupakan birokrat tulen. Oleh karena itu, kata Tito, kinerja mereka banyak diapresiasi warga di daerah yang dipimpinnya.
"Kemarin sama ada sejumlah Pj gubernur, 9 kalau enggak salah dari Kemendagri dan mereka dapat apresiasi karena profesional. Saya menekankan kepada mereka untuk tak berpihak. Dia bisa memperbaiki semasa jadi Pj dan netral," ujarnya.
Tito lantas menjelaskan mekanisme pengangkatan Pj kepala daerah untuk level provinsi berada di bawah kewenangan Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan mengajukan para kandidat tersebut kepada presiden untuk kemudian dipilih.
Sementara untuk level kabupaten/kota, lanjut Tito, gubernur bisa mengajukan kandidat Pj kepala daerah kepada Kemendagri.
"Nah ini kita lakukan secara berjenjang dari bawah dengan lihat masukan juga apakah kemungkinan ada potensi konflik kepentingan. Jadi bukan nanti yang di bupati, wali kota di drop dari Kemendagri, tidak," katanya.
Meski demikian, Tito menegaskan pihaknya tak asal menerima kandidat Pj bupati/wali kota yang diajukan oleh gubernur. Ia mengatakan pihaknya pasti melihat kriteria dan potensi konflik yang bisa meletus bila kandidat tertentu terpilih menjadi Pj.
"Ketika ada pro kontra tinggi, kemarin kita ambil dari Kemendagri, level direktur eselon II. Kita pesan juga netral," ujarnya.
Sejumlah kepala daerah tingkat provinsi akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Beberapa kepala daerah yang habis antara lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Berita Lainnya
Ini Hasil Polling CAKAPLAH.com 2 Tahun Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Memimpin Riau
PKB Pekanbaru Buka Penjaringan Caleg, Cukup Buka dan Isi Link Ini di HP
Disetujui DPP, Ini Susunan Kepengurusan Golkar Riau Periode 2020-2025
Surat Berisi Skenario Pelengseran GUS DUR Ditemukan Jurnalis
Pemilihan Ketua PPP Riau akan Digelar Usai Ramadan
Caleg Golkar Muridi Susandi Optimis Raih Kursi Pada Pileg 2024
Max Sopacua Ungkap Alasan Motori KLB Demokrat, Salahsatunya AHY Tak Punya Etika Politik
Ramai Suami dan Istri ASN Nyaleg, DPRD Riau Minta KPU Pertegas Regulasi
Diiringi Tabuhan Kompang, PKB Inhil Daftarkan Bacaleg ke KPU dengan Konvoi Jalan Kaki
KPU Kampar Gelar Simulasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024
Bukan ke Walikota/Bupati, Anggaran Pilkada dari Pemprov Diserahkan ke KPU Riau
Menag Yaqut Cholil Qoumas Tegaskan Kemenag Milik Semua Agama