Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Malam Tahun Baru Bengkulu Diisukan Stunami, Ini Kata BMKG
INDOVIZKA.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) membantah soal isu tsunami yang disebut akan terjadi di wilayah perairan Bengkulu di malam pergantian tahun nanti.
Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, sebagaimana tersebar dalam sebuah video di akun Youtube RBTV Camkoha.
Pada video berdurasi 1 menit 12 detik yang diunggah pada 20 Desember lalu itu, sang Wali Kota menyebut telah menerima informasi akan adanya tsunami lokal di Bengkulu khususnya di kawasan Pantai Panjang.
"Pantai, laut, terutama Pantai Panjang itu akan naik. Akan terjadi tsunami, informasinya. Tsunami lokal, sebatas Pantai Panjang. Nanti jangan dekat-dekat Pantai Panjang di tahun baru," kata dia.
Video ini kemudian tersebar di Facebook dan telah dilihat oleh lebih dari 11,2 juta akun sejak 5 hari terakhir.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono menyebut belum ada informasi terkait tsunami yang akan terjadi di wilayah perairan Indonesia.
"Sepertinya wali kota belum paham antara gelombang tinggi dan tsunami," ujarnya singkat saat dihubungi wartawan, Rabu (25/12/2019).
.
.png)

Berita Lainnya
Istana Tegaskan WNA China Masuk Indonesia Orang Penting untuk Proyek Vital Pemerintah
Listrik 10 Juta Pelanggan Termasuk Rumah Tangga Bisa Padam Jika PLN Krisis Batu Bara
DPR Minta Polisi Antisipasi Pergerakan Terorisme dari Jawa ke Sumatera
KM Kelud Jadi Pilihan GP Ansor Gelar Kongres XVI di Atas Laut
Epidemiolog soal 5 Ribu Tracer di RI: Selama Ini Tak Serius
Menggiurkan, Penyebar SMS Pinjol Digaji Rp20 Juta dan Disiapkan Rumah
Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Terbentur Pembebasan Lahan
Ada-Ada Saja, Jamaah Calon Haji Indonesia Nekat Bawa Alat Pancing ke Makkah
KLB PWI Agustus Ini, Provinsi Diminta Bersiap
Kemenag Sebut Toa Masjid Bukan untuk Bangunkan Sahur
Masnur: Saya Meneteskan Air Mata ketika Golkar di Riau Tumbang
Meski Dijaga 1.400 Personel Gabungan, Ibu-ibu Simpatisan HRS Tetap Memaksa Masuk Pengadilan