Pilihan
Istana Belum Bocorkan Jadwal Reshuffle Usai Jokowi Pilih Calon Panglima TNI
JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan belum ada jadwal perombakan atau reshuffle kabinet setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
"Belum, belum ada," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 November 2021.
Ia juga enggan menanggapi isu bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal menempati posisi di kabinet setelah pensiun. "Belum ada, itu kalimat lain dari reshuffle kan itu," ujarnya.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Presiden Jokowi mengajukan Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Hari ini, Pratikno mengantarkan secara langsung Surat Presiden tentang pergantian panglima tersebut.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga beberapa kali dikabarkan akan melakukan reshuffle. Isu reshuffle itu mencuat setelah Partai Amanat Nasional resmi bergabung dengan koalisi pemerintah pada akhir Agustus lalu.
Hasil survei Poltracking Indonesia yang rilis pada 25 Oktober lalu juga mencatat sebanyak 59,3 persen responden mendukung Presiden Jokowi merombak kabinetnya. "Hampir 60 persen setuju agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet mengganti beberapa menteri," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei, Senin, 25 Oktober 2021.
Hanta mengatakan dukungan reshuffle kabinet dengan beberapa catatan yang menjadi penilaian publik atas kinerja pemerintah di berbagai bidang. Ia mengatakan ada tiga instrumen bagi Presiden Jokowi untuk merombak kabinet. Yakni evaluasi publik, evaluasi teknokratik, dan evaluasi politik.
Evaluasi publik misalnya terlihat dari hasil survei. Evaluasi teknokratik dilakukan berbasis akademik atau data-data kinerja dari anggota kabinet yang bersangkutan.
Sedangkan evaluasi politik dapat dipengaruhi oleh perubahan di dalam koalisi pemerintah, seperti bergabungnya partai baru.
.png)

Berita Lainnya
Tak Ingin Silpa Besar, DPRD Riau Dukung Lelang Dini di APBD 2022
Selain Pembahasan RAPBD TA 2022, Anggota DPRD Kampar Gelar Hering dengan SKPD
Komisi III DPRD Inhil Undang BPBD Bahas Rencana Kegiatan 2020
Agung Minta Kader Demokrat Inhil Gerak Cepat Menangkan AHY Capres 2024
Ketua DPRD Inhil Secara Resmi Buka Turnamen Bima Sakti Cup 2024
Tidak Hanya Kesehatan, Pandemi Covid-19 Juga Berdampak Pada Kesejahteraan
Rachmat Gobel Sebut APBN Fokuskan pada PEN daripada Biayai Kereta Cepat
Soal Permintaan Hearing Pembentukan BNNK, Ini Kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Inhil
Dihadiri Gubri Edy Natar, Wakil Ketua DPRD Riau Pimpin Rapat Paripurna
Himpun Aspirasi Masyarakat, Mu'ammar Reses di Sungai Undan dan Mekar Sari
Dewan PKB Inhil Serahkan Bilik Sterilisasi untuk Kecamatan Batang Tuaka
Komisi VI DPR Panggil Manajemen Meikarta Terkait