Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pemda Dinilai Terlalu Hati-Hati Belanjakan Anggaran
JAKARTA (INDOVIZKA) - Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dibuat geram oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang lambat menyerap APBD dan Dana Desa. Bukan tanpa alasan, per November 2021, masih ada dana mengendap di bank sebanyak Rp 266 triliun.
Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, M Ardian mengatakan, kondisi tersebut dikarenakan ketidakpastian akibat pandemi dan perintah refocusing jadi dana Pemda banyak terparkir di bank.
"Kami tangkap Pemda ini lebih hati-hati gunakan anggaran karena keadaan belum bisa diprediksi," kata Ardian saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/11).
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Ketidakpastian ini membuat Pemda lebih banyak mengantisipasi penggunaan dana. Terbukti dari pada pertengahan tahun saat terjadi gelombang penyebaran varian delta. Ada anggaran yang terpaksa dialihkan untuk penanganan di sektor kesehatan.
Selain itu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga turut memberi andil dalam penyerapan anggaran. Sebab proyek-proyek Pemda ikut terdampak, akibatnya penagihan dari kontraktor juga terhambat.
Terkait sanksi bagi daerah yang lambat menyerap anggaran, Ardian mengaku tidak ada ketentuan yang mengatur hal demikian. Sejauh ini hanya dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran (monev). Adanya teguran dari Presiden Jokowi menjadi peringatan agar setiap Pemda lebih cepat menyerap anggaran dari pemerintah pusat.
"Harapannya kepala daerah ini termotivasi untuk segerap percepatan penyerapan anggaran, kan malu kalau rendah dan diketahui publik," kata dia mengakhiri.
.png)

Berita Lainnya
DPR Tuding Pertamina Gagal Antisipasi Penyebab Kebakaran Kilang Minyaknya
Soal Sandiaga Uno Jadi Menpar, PKS Merasa Aneh
Satgas Covid-19 Minta Pemda Tegas Larang Warga Mudik
Termasuk IDI, DPR Ajak Semua Pihak Dukung Vaksin Nusantara
WhatsApp Bisa Video Call Dengan 50 Peserta, Ancam Zoom
Anggota DPR Minta Pemerintah Tidak Buat Tafsir Sendiri Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Siap-siap, KTP bakal difungsikan jadi NPWP Pajak
Kasus Positif Covid-19 di Riau Bertambah 217
Anggota Komisi II Minta Istana Jelaskan Ramai Pesawat Presiden Dicat Merah
PNS Ini Menang Banyak: Dapat Tunjangan dan Bakal Naik Gaji!
Diskon Pajak Mobil Baru 100 Persen Diperpanjang ke Agustus
Anggota DPR Minta Waspada Niat Jozeph Paul Zhang Diduga Menista Agama, Sampai Sebut Allah Lagi Dikurung di Ka'bah