Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Presiden Gratiskan Vaksin Gratis, DPR: Bukti Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
JAKARTA (INDOVIZKA) - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan vaksinasi Covid-19, disambut baik pimpinan DPR, yang menilai kebijakan itu sebagai pembuktian bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi sebagaimana yang selama ini diucapkan oleh Presiden.
"Kita selaku wakil rakyat, sangat mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksinasi Covid-19. Dengan tegas itu adalah bukti keselamatan rakyat hukum tertinggi, sebagaimana selama ini disampaikan Presiden," kata Ketua DPR, Puan Maharani kepada INDOVIZKA.COM, Kamis (17/12/2020).
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, keputusan Presiden Jokowi terkait vaksin gratis harus mendapat dukungan dari seluruh kalangan masyarakat, terlebih melalui dukungan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi Covid-19 diterima masyarakat. Agar tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menolak untuk menerima vaksinasi.
"Kita semua harus mendukung keputusan Presiden ini, terlebih melalui sosialisasi edukasi terkait pentingnya vaksinasi dilakukan. Demi terciptanya pemulihan di tengah kehidupan kita semua," tukas Puan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Langkah pemerintah ini dinilai tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam hal jaminan kesehatan masyarakat.
Disebutkan, UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
“Maka, keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi” Kata Azis Syamsuddin lewat keterangan tertulisnya yang diterima INDOVIZKA.COM, Kamis (17/12/2020).
Menurut Azis, keputusan Jokowi menggratiskan vaksin kepada seluruh masyarakat dengan menghitung ulang pos anggaran melalui realokasi ulang anggaran pembiayaan infrastruktur.
“Manusia adalah infrastruktur terbaik, jadi realokasi anggaran infrastruktur adalah keputusan politik terbaik. Karena masyarakat adalah aset kelangsungan bangsa dan negara,” ucapnya.
Azis menilai, apapun pos anggaran yang akan direlokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
Menyikapi rencana teknis vaksinasi nasional, Politisi asal Golkar ini menjelaskan, banyak negara yang akan memulai vaksinasi per January-Febuari 2021, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapore. Sehingga terlepas dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk diterapkan.
“Vaksinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi emergency,” katanya.
.png)

Berita Lainnya
5 Fakta RM dan RB Tersangka Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan
Masuki Musim Panen, PDIP Minta Bulog Serap Beras Petani Sebanyak-banyaknya
Kemendikbud: Klaster Covid di Sekolah karena Tak Patuh Prokes
Muhaimin Iskandar Kampanyekan Islam Rahmatan Lil Alamin ke Organisasi Parpol Dunia
Ingat, Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2019 Serentak 22-23 Maret 2020, Simak Cara Mengeceknya
Kemnaker: JHT Merupakan Program Pelindungan Sosial Jangka Panjang
Cara OJK Dukung Edukasi Keuangan Digital
2 Prajurit TNI Tewas Usai Kontak Senjata dengan KKB Papua
Surat Izin Turun, Alat Deteksi Covid-19 Buatan UGM GeNose Siap Diedarkan
DPD Harap Pemerintah Terus Lobi Arab Saudi untuk Kepastian Haji
Usai Ikuti Konpres Walikota Bogor, Belasan Wartawan Bogor Berstatus ODP Virus Corona
Kapolri: Sistem keamanan IKN baru