Pilihan
Presiden Gratiskan Vaksin Gratis, DPR: Bukti Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
JAKARTA (INDOVIZKA) - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan vaksinasi Covid-19, disambut baik pimpinan DPR, yang menilai kebijakan itu sebagai pembuktian bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi sebagaimana yang selama ini diucapkan oleh Presiden.
"Kita selaku wakil rakyat, sangat mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksinasi Covid-19. Dengan tegas itu adalah bukti keselamatan rakyat hukum tertinggi, sebagaimana selama ini disampaikan Presiden," kata Ketua DPR, Puan Maharani kepada INDOVIZKA.COM, Kamis (17/12/2020).
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, keputusan Presiden Jokowi terkait vaksin gratis harus mendapat dukungan dari seluruh kalangan masyarakat, terlebih melalui dukungan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi Covid-19 diterima masyarakat. Agar tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menolak untuk menerima vaksinasi.
"Kita semua harus mendukung keputusan Presiden ini, terlebih melalui sosialisasi edukasi terkait pentingnya vaksinasi dilakukan. Demi terciptanya pemulihan di tengah kehidupan kita semua," tukas Puan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Langkah pemerintah ini dinilai tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam hal jaminan kesehatan masyarakat.
Disebutkan, UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
“Maka, keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi” Kata Azis Syamsuddin lewat keterangan tertulisnya yang diterima INDOVIZKA.COM, Kamis (17/12/2020).
Menurut Azis, keputusan Jokowi menggratiskan vaksin kepada seluruh masyarakat dengan menghitung ulang pos anggaran melalui realokasi ulang anggaran pembiayaan infrastruktur.
“Manusia adalah infrastruktur terbaik, jadi realokasi anggaran infrastruktur adalah keputusan politik terbaik. Karena masyarakat adalah aset kelangsungan bangsa dan negara,” ucapnya.
Azis menilai, apapun pos anggaran yang akan direlokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
Menyikapi rencana teknis vaksinasi nasional, Politisi asal Golkar ini menjelaskan, banyak negara yang akan memulai vaksinasi per January-Febuari 2021, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapore. Sehingga terlepas dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk diterapkan.
“Vaksinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi emergency,” katanya.
.png)

Berita Lainnya
Masyarakat Desak PTUN Jakarta Tolak Gugatan PT TUM
Daftar 6 Perusahaan BUMN Punya Utang Segunung, Ada yang Rp500 Triliun
Besaran Gaji PPPK Lebih Besar dari PNS, Berikut Rinciannya
Guru SD Ditembak Mati oleh KKB Papua karena Dikira Mata-mata
Draft RUU KUHP Terbaru, Hina Presiden di Medsos Terancam 4,5 Tahun Bui
Abdul Wahid: Pesantren Dapatkan Jaminan Kembangkan Pendidikan
Rotasi Polri, Kapolda Kalimantan Utara Diganti
Warga Riau yang Ingin Berobat di Jakarta Bisa Hubungi Nomor Ini agar Dapat Mobil Layanan Ustad Kita
Pembukaan Seleksi CPNS 2025: Peluang Besar dan Persiapan yang Perlu Diperhatikan
Pengumuman: THR PNS dan TNI-POLRI Batal Cair Hari Ini
DPR Dukung Opsi Vaksinasi Mandiri Diberlakukan, Pemerintah Diminta Siapkan Payung Hukum
Presiden Jokowi : Hati-hati Indragiri Hilir