Pilihan
Agar Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
PEKANBARU, (INDOVIZKA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng tepat sasaran.
Pengawasan akan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.
"Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs CekBansos. di dalamnya ada data penerima PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT minyak goreng," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari MCR melalui laman Kemensos, senin (11/04/2022).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Harry menambahkan, laman CekBansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu "usul" dan "sanggah".
"Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan)," ujarnya.
Lebih lanjut harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.
"Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," ujarnya.
Dalam pernyataannya, harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau sp4n lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.
"Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait," ujarnya.
Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini," pungkasnya. (*)
.png)

Berita Lainnya
Cegah Corona, Bali Berlakukan Lockdown
Erick Thohir Sebut Pembentukan Panja Mampu Perbaiki Kinerja Garuda Indonesia
IDI Tegaskan Hanya Akan Divaksin Setelah Izin BPOM Keluar
BKN: SK Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Terbit 1 Januari 2021
Ketua Korpri Imbau ASN Taat Larangan Cuti Akhir Tahun
KPK Bakal Periksa Ridwan Kamil, Terkait Dugaan Korupsi Bank BJB, “Ada Peran di Balik Layar”
Usai Diperiksa 8 Jam, Abdimas Eks Camat Tenayan Raya Pekanbaru Ditahan
Mahfud MD: Kedudukan MUI Kokoh, Tak Mudah Dibubarkan
Tinjau Sirkuit Mandalika, Kapolri Ingin Pastikan Prokes jelang Pramusim MotoGP
BKN: ASN Terlibat Organisasi Terlarang Langsung Dipecat!
Akhirnya Arab Saudi Resmi Buka Pintu Umrah untuk Indonesia
Iuran BPJS untuk Peserta Mandiri Naik Rp 9.500 di 2021