Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Agar Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
PEKANBARU, (INDOVIZKA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng tepat sasaran.
Pengawasan akan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.
"Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs CekBansos. di dalamnya ada data penerima PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT minyak goreng," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari MCR melalui laman Kemensos, senin (11/04/2022).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Harry menambahkan, laman CekBansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu "usul" dan "sanggah".
"Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan)," ujarnya.
Lebih lanjut harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.
"Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," ujarnya.
Dalam pernyataannya, harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau sp4n lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.
"Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait," ujarnya.
Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini," pungkasnya. (*)
.png)

Berita Lainnya
Tetap Tak Keluarkan Izin Uji Klinis, BPOM Lepas Tangan dari Vaksin Nusantara
Survei Nasional Tegaskan Mayoritas Generasi Z Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo
Sumbar Macet, Waktu Tempuh Jadi Molor 3 Kali Lipat
2 Prajurit TNI Tewas Usai Kontak Senjata dengan KKB Papua
Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Garut, Tak Berpotensi Tsunami
Indonesia Disebut sudah Jadi Episentrum Virus Corona Dunia
Anggota DPRD Pekanbaru Ini Geram Rapat Paripurna Selalu Telat
Ahok tantang penolak Pergub iklan rokok ajukan gugatan di PTUN
Zulkifli Bos Baru PLN Pilihan Menteri BUMN, Ini Sepak Terjangnya
Difitnah Melalui Video Bagi-bagi Uang, Said Abdullah Pilih Maafkan Pelaku Tanpa Tempuh Jalur Hukum
Akibat Stok Beras Menumpuk di Bulog Negara Berpotensi Rugi Rp 1,25 Triliun, DPR: Tidak Ada Alasan Impor
KLB PWI Agustus Ini, Provinsi Diminta Bersiap