Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Agar Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
PEKANBARU, (INDOVIZKA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng tepat sasaran.
Pengawasan akan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.
"Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs CekBansos. di dalamnya ada data penerima PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT minyak goreng," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari MCR melalui laman Kemensos, senin (11/04/2022).
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Harry menambahkan, laman CekBansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu "usul" dan "sanggah".
"Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan)," ujarnya.
Lebih lanjut harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.
"Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," ujarnya.
Dalam pernyataannya, harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau sp4n lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.
"Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait," ujarnya.
Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini," pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
Kalangan Pers Berduka, Bendahara PWI dan SMSI Kaltim Tutup Usia
Aturan Baru Naik Pesawat: Harus Datang 4 Jam Sebelum Keberangkatan
Joki Kartu Prakerja Bisa Dilaporkan ke Polisi
Klaim Covid-19 di Rumah Sakit Pada 2021 Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp 90 T
Operator Bandara Minta Harga Rapid Test di Bawah Rp100 Ribu
KPK Jebloskan Eks Sekretaris MA Nurhadi ke Penjara
Siap-siap, PNS Bakal Dijadikan Tentara Cadangan
Pemerintah Pusat Tunda Pengumuman Formasi PPPK 2024
Jokowi: Indonesia Berada di Ring of Fire, Bencana Bisa Terjadi Kapan Saja
Kasus Omicron Pertama di RI Diduga Tertular dari WNI Bepergian ke Nigeria
PKB: Jangan Lupa Jasa Ulama, Kemendikbud Bisa Kualat
PPKM Diperpanjang, Ekonomi Menenggah Kebawah Makin Tertekan