Pilihan
Agar Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
PEKANBARU, (INDOVIZKA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng tepat sasaran.
Pengawasan akan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.
"Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs CekBansos. di dalamnya ada data penerima PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT minyak goreng," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari MCR melalui laman Kemensos, senin (11/04/2022).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Harry menambahkan, laman CekBansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu "usul" dan "sanggah".
"Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan)," ujarnya.
Lebih lanjut harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.
"Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," ujarnya.
Dalam pernyataannya, harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau sp4n lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.
"Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait," ujarnya.
Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini," pungkasnya. (*)
.png)

Berita Lainnya
Menteri Basuki Perintahkan Perbaikan Tol Trans Sumatera Tuntas Akhir April 2022
Mendagri: Sumut dan Riau Harus Siap Terima PMI
Erick Thohir Minta Startup Kembangkan SDM Dalam Negeri
Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Yang Dibuka Hari Ini
Turis Asing Boleh Datang ke Indonesia Melalui Bali dan Kepulauan Riau
Dua Ruas Tol Baru Trans-Sumatera Ini Siap Dilintasi Saat Natal dan Tahun Baru
Imbas Larangan Mudik, Jumlah Angkutan Umum Terus Merosot
Anggota DPRD Pekanbaru Ini Geram Rapat Paripurna Selalu Telat
Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Dihapus
Selain Jokowi, Ini 5 Tokoh Islam Berpengaruh di Dunia Asal Indonesia
Singkirkan Petahana, Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat
Penerima BLT Ketenagakerjaan Dikurangi 1,3 Juta Orang, Apakah Anda Termasuk?