Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di 2022, Anggaran Disiapkan Rp 11 T
JAKARTA (INDOVIZKA) - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja di tahun 2022, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11 triliun. Angka tersebut sebesar 4,3 persen dari pagu anggaran perlindungan sosial Rp 252,3 triliun pada 2022.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja, Rabu (1/12).
"Pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun dan dari alokasi tersebut anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp 11 triliun atau 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial," kata Febrio.
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Dia menjelaskan, program kartu pra kerja merupakan inisiatif strategis pemerintah dan penanganan covid-19. Program ini tidak hanya menjadi transfer dana dari pemerintah ke masyarakat tetapi menawarkan keterampilan.
Serta menjadi pondasi dalam memberi kesempatan kerja yang lebih luas, terutama saat kegiatan ekonomi terdampak covid-19. "Oleh sebab itu Tahun 2022 kartu program program kartu prakerja masih terus dilanjutkan skema pelaksanaannya bersifat semi bantuan sosial, tetapi tetap dilakukan dan bersifat reguler akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif," ujarnya.
Program Prioritas Pemerintah
Kartu Prakerja merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengembangkan keterampilan SDM di Indonesia. "Di tengah kondisi pandemi covid-19 2020-2021 program kartu pra kerja ini menjadi salah satu program yang sangat prioritas bagi Pemerintah,” kata Febrio.
Pertimbangan tersebut, berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap manfaat program bantuan pemerintah di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Ipsos tahun 2021. Di mana, tercatat dari sekian banyak program, persepsi masyarakat mengenai bantuan sosial selama pandemi yang paling bermanfaat adalah program kartu prakerja.
"Kami ucapkan selamat kepada Bu Denni (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja), dan teman-teman dan untuk prestasi ini," ucapnya.
Menurutnya, kerjasama tim dengan perusahaan digital seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya diharapkan mampu semakin memperluas cakupan peserta hingga ke pelosok Tanah Air secara lebih cepat akurat dan akuntabel.
"Atas capaian yang sudah diperoleh oleh program kartu prakerja ini kiranya tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan, dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel," ujarnya.
Baik dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital. Demikian, efisiensi program kartu prakerja di era digital juga perlu diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif, untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal maupun sektor informal yang paling terdapat akibat pandemi covid-19.
Berita Lainnya
Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer Mulai 2023, Ada Pekerjaan Diganti Outsourcing
Tjahjo Kumolo: Sesama ASN Jangan Iri Soal Penghasilan
Dokter Boyke Meninggal Dunia, Prabowo Turut Bersedih
Mengenal Masker Canggih Rp 22 Jutaan yang Dipakai Istri KSAD
Berikut 5 Penyebab Insentif Prakerja Belum Cair Bahkan Gagal
Ini Logo dan Makna Maskot HPN 2022 di Sulawesi Tenggara
Akhirnya! Gaji ke-13 PNS Cair Agustus
Program Subsidi Tagihan Listrik Diperpanjang? Ini Penjelasan PLN
PT GSI Bersedia Perbaiki Kuburan Rusak dan Rumah Warga yang Retak
Skema Gaji PNS Bakal Berubah, Aturan Masih Disusun
MUI : Kemungkinan Ada Perbedaan Waktu Lebaran di Indonesia
Gerbang Tani Riau Sayangkan Rencana Pemerintah Impor Beras 1,5 Ton