INHIL, - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota DPRD Komisi I Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, Padli S.Pdi menangapi Surat Edaran dari MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terkait penghapusan honorer di lingkungan Pemerintahan.

Beberapa hari terkahir dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau yang belum masuk data ke BKD Provinsi Riau. Kuansing dengan status (lagi pendataan) sedangkan Kabupaten Inhil belum melaporkan jumlah data tenaga honorer.

Dalam permasalah ini Padli menjelaskan bahwa ia sudah mendapatkan informasi terakhir dari rekan – rekan media dari pihak Pemda melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang melakukan pendataan tenaga honorer di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Setahu saya saat ini BKPSDM sedang melakukan pendatan tenaga honorer di lingkungan Pemda inhil” ucap Padli kepada awak media, Selasa (05/07).

Namun terkait pendataan ulang tenaga honorer di wilayah Inhil diharapkan dilakukan secara transparan dan akurat. Padli meminta, semua pihak hendaknya melakukan pengawasan karena bisa berpotensi menimbulkan praktik KKN.

“KKN yang kami maksud, bisa saja tenaga ada tenaga honorer yang selama ini sudah tidak aktif lagi ngantor, akan tetapi dengan adanya pendataan baru nama mereka juga ikut dimasukkan dalam data pada saat sekarang ini, itu tidak baik,” ujarnya.

Selain itu,Ia meminta agar pendataan tidak dimanfaatkan oknum untuk menarik pungutan kepada para tenaga honorer tersebut.

“Kami minta jika memang ada praktik menyimpang, semisal ada oknum meminta pungutan, atau sesama tenaga honorer mengetahui ada oknum tenaga honorer ikut pendataan namun tidak pernah sama sekali masuk kantor, hendaknya dilaporkan ke pihak pemerintah, Kita harus waspada adanya inikasi honorer fiktif,” terangnya.

Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Inhil harus lebih selektif dan lebih detil menerima data tenaga honorer di seluruh OPD di lingkungan Pemda inhil yang akan di serahkan nanti.

“Saya meminta kepada kepala BKPSDM agar lebih selektif untuk melihat data tenaga honorer di lingkungan pemda inhil, Perjuangkan lah rekan – rekan yang benar – benar bekerja dan mengabdi untuk Pemda Inhil. Kita tidak ingin terjadi ada oknum honorer tidak pernah masuk kerja tapi ikut dalam pendataan dan merebut peluang bagi honorer yang benar – benar mengabdi untuk Pemerintah Inhil,” tegas Padli

Disamping itu kami dari Komisi I DPRD Inhil mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Inhil.

“Kita yakin dan percaya dengan kemampuan Pemerintah Inhil melalui BKPSDM Inhil bisa berjuang bersama – sama demi ribuan nasib tenaga honorer Inhil,” tutupnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bualbual /