Pilihan
Jalan di Dumai Sering Hancur, Anggota DPRD Riau Nilai Tidak Ada Perhatian Pemerintah Pusat
PEKANBARU- Infrastruktur jalan di beberapa daerah di Riau banyak yang hancur. Seperti jalan di Kota Dumai, meski sudah ada perbaikan, namun tidak bertahan lama.
Anggota DPRD Riau Dapil Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti Abdul Kasim mengaku kecewa terhadap Balai Jalan Nasional Kementerian PUPR. Instansi itu dinilai tidak memberi perhatian terhadap kondisi jalan di Dumai.
Ia mencontohkan, jalan akses dari pintu tol Dumai menuju Kota Dumai, tak pernah dilakukan perbaikan serius. Perbaikan dilakukan hanya sebatas tambal sulam saja. Sehingga perbaikannya tak bertahan lama.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Lanjut dia, sebagai kota yang mobilitas lalu lintas kendaraan bertonase besarnya tinggi, dan ditunjang dengan kawasan industri, mestinya Dumai mendapat perhatian lebih dari kementerian. Sebab, Dumai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keuangan negara.
“Ini tidak dapat perhatian serius, kita sangat kecewa, hanya tambal sulam saja, dua minggu hancur lagi jalan itu, kita pertanyakan juga kualitas tambal sulamnya ni,” kata Abdul Kasim, Senin (18/7/2022).
Kerusakan jalan ini tentu menjadi perhatian serius. Sebab, jalan berlubang ini membahayakan masyarakat yang melintas, terutama yang menggunakan sepeda motor. Ditambah lagi, banyak cangkang-cangkang sawit yang berserakan di jalan.
Kata dia, sejak reformasi, pemerintah pusat tak pernah membangun jalan yang cukup vital bagi masyarakat, yakni di Jalan Lintas Pinang Kampai-Pelabuhan.
“Itu sudah 35 tahun tidak pernah dibangun, hanya tambal sulam saja. Berarti kan jalan itu dibangun terakhir waktu zamannya Pak Soeharto masih presiden. Itu standarnya sekarang harus rigid, karena mobilitas jauh lebih tinggi dibanding 35 tahun lalu,” paparnya.
Abdul Kasim mendesak Kepala Balai selaku perwakilan kementerian untuk mengusulkan pembangunan jalan tersebut. Sehingga masyarakat bisa berkendara dengan lebih aman .
“Kita tak mau terulang lagi ada pemblokiran oleh masyarakat seperti tahun 1995 dulu, kalau ini terjadi, semua akan terganggu, makanya kepala balai harus serius,” tegas dia.**
.png)

Berita Lainnya
Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Gelar Rapat Kerja Guna Membahas RPJMD
Ketua DPRD Yulisman Ikuti Apel Bersama Hari Jadi Provinsi Riau ke-66
Wakil Ketua DPRD Riau Tinjau Posko Mudik Lebaran Idul Fitri 1443 H
Ini Penyebab Perda Pajak Daerah Riau Belum Bisa Dipergunakan
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Singgung Disdik Soal Akreditas
Hadiri Pelaksanaan Musrenbang, DPRD Harap Bisa Terealisasi Sesuai Harapan
Edi Gunawan Pimpin Rapat Paripurna ke-II DPRD Inhil
Rapat Paripurna DPRD Kampar Kedua, Penjelasan Tentang Lima Ranperda
Putra Inhil Jadi Ketua DPRD di Inhu?
Anggota DPRD Dapil II Menghadiri Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bukit Batu Tahun 2025
Pembangunan Banyak Tertunda Akibat Covid-19, Dewan Inhil Minta Masyarakat Memaklumi
DPRD Riau Beri Perhatian Khusus Calon Komisaris dan Direktur PT SPR