Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
PEKANBARU, INDOVIZKA.COM – Banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau, telah menjadi masalah kronis yang terus meresahkan masyarakat. Fenomena alam yang melanda daerah tersebut telah merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan mengancam keselamatan warga. Menanggapi situasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau meminta pemerintah dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk segera bertindak dalam menangani masalah banjir yang semakin parah.
Anggota DPRD Riau H Abdullah, menyatakan bahwa masalah banjir di Pelalawan sudah menjadi isu tahunan dan tidak kunjung mendapatkan solusi.
"Banjir yang terjadi setiap tahun sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Infrastruktur seringkali rusak, dan banyak rumah warga yang terendam. Kami meminta agar pemerintah, terutama dengan dukungan PLN, bisa melakukan langkah-langkah slotboss 88 konkrit," ungkap Abdullah.
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
- Kepala Sekolah SD dan SMP Banyak Dijabat Plt, Begini Kata Disdik Pekanbaru
Dikatakan Abdullah, masyarakat di hilir Sungai Kampar selalu terdampak banjir. Sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan aktivitas sehari-hari lumpuh. Palawija yang ditanam masyarakat selalu tenggelam saat banjir tiba. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan juga PLN sebagai pengelola PLTA Koto Panjang.
Ketua DPD PKS Pelalawan ini menekankan pentingnya mitigasi bencana yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan PLN. Menurutnya, edukasi masyarakat dalam menghadapi banjir sangat penting agar dampak kerugian dapat diminimalkan.
Abdullah juga mendorong agar program mitigasi bencana ini masuk dalam anggaran APBD dan didukung oleh PLN melalui dana CSR atau skema lainnya. (Adv)
.png)

Berita Lainnya
Temui Massa, Ketua DPRD Riau Janji Sampaikan Tuntutan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja ke DPR RI
Diduga Pengelolaan Dana Umat Tidak Tranfaran, DPRD Inhil Panggil Baznas Inhil
Isu Gedung Baru 11 Lantai, DPRD Riau Jelaskan Ini
32 Desa di Inhil Usulkan Pemekaran, Mu'ammar : Belum Ada Tindaklanjut Pemda
Komisi II DPRD Riau Bahas RAPBD Murni 2026 Dengan Dispar
Dewan Inhil Pertanyakan Rekrutmen Ulang Pendamping DMIJ 2024
Gantikan Sulastri, Kartika Roni Resmi Dilantik Anggota DPRD Riau
Tahun Ini Proyek Jalan Pulau Kijang-Sanglar Dikerjakan, Ini Kata Ketua Komisi III DPRD Inhil
DPRD Gelar Rapat Paripurna, Fraksi-Fraksi Sampaikan Laporan Reses Masa Sidang II Tahun 2024
Ketua Komisi II DPRD Kampar Soroti Program JKN KIS dan Insentif Nakes Daerah Terpencil
DPRD Riau Desak Pemerintah Gelar Operasi Pasar
Dewan Minta DPMD Inhil Desak Inspektorat Segera Audit APBDes dan BUMDes 2020-2021