Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
PEKANBARU, INDOVIZKA.COM- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Hardianto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menunjukkan komitmen dalam memberantas judi online.
Permintaan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang gencar memblokir situs-situs judi online serta memburu para pelakunya.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
- Kepala Sekolah SD dan SMP Banyak Dijabat Plt, Begini Kata Disdik Pekanbaru
"Judi online ini memang perlu komitmen dan keseriusan bersama dari pemerintah daerah untuk memberantasnya," ujar Hardianto, Selasa (19/11/2024).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, judi online kerap menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah dengan iming-iming kekayaan instan.
"Belum lagi kita bicara soal dosa. Judi online ini sangat membahayakan masyarakat. Ujung-ujungnya, banyak yang terlilit utang karena terus bermain, pekerjaan jadi tak produktif, dan daya beli menurun karena uangnya habis untuk hal maksiat ini,” cakapnya.
Lebih lanjut, Hardianto menyoroti potensi meningkatnya tindakan kriminal sebagai dampak dari judi online.
"Ketika kebutuhan uang sudah mendesak, judi online bisa memicu kejahatan lainnya," jelasnya.
Hardianto pun menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memerangi judi online.
"Kita minta agar ini diberantas sampai ke akar-akarnya," tegasnya.**
.png)

Berita Lainnya
Dewan Inhil Dukung Langkah Disdagtri Tetap Izinkan Pasar Mingguan
Dihadiri Gubri Edy Natar, Wakil Ketua DPRD Riau Pimpin Rapat Paripurna
Maret, AKD DPRD Riau akan Dirotasi
DPRD Riau Tanggapi Keluhan Gubernur Riau Syamsuar
Untuk Kesempurnaan Ranperda BLJ, Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis Bahas Ranperda di Kemendagri
Komisi III DPRD Bengkalis Ungkap Peran Alfamart terhadap UMKM Lokal
Bahas Program Kerja 2024, Komisi IV DPRD Riau Gelar RDP Bersama Dishub
Pasal Pendidikan Masuk Klaster Kemudahan Berusaha, Ini Tanggapan Anggota Baleg DPR RI Abdul Wahid
Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LPJ APBD 2021, Ini Kata Fraksi PKB Inhil
Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap LKPJ Bupati Bengkalis TA 2024
DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Ganti Kebun Sawit Petani yang Dieksekusi
H Dani Ingatkan Pemprov Riau Tidak Kurangin Belanja Kepentingan Publik