Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
PEKANBARU, INDOVIZKA.COM- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Hardianto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menunjukkan komitmen dalam memberantas judi online.
Permintaan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang gencar memblokir situs-situs judi online serta memburu para pelakunya.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
- Kepala Sekolah SD dan SMP Banyak Dijabat Plt, Begini Kata Disdik Pekanbaru
"Judi online ini memang perlu komitmen dan keseriusan bersama dari pemerintah daerah untuk memberantasnya," ujar Hardianto, Selasa (19/11/2024).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, judi online kerap menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah dengan iming-iming kekayaan instan.
"Belum lagi kita bicara soal dosa. Judi online ini sangat membahayakan masyarakat. Ujung-ujungnya, banyak yang terlilit utang karena terus bermain, pekerjaan jadi tak produktif, dan daya beli menurun karena uangnya habis untuk hal maksiat ini,” cakapnya.
Lebih lanjut, Hardianto menyoroti potensi meningkatnya tindakan kriminal sebagai dampak dari judi online.
"Ketika kebutuhan uang sudah mendesak, judi online bisa memicu kejahatan lainnya," jelasnya.
Hardianto pun menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memerangi judi online.
"Kita minta agar ini diberantas sampai ke akar-akarnya," tegasnya.**
.png)

Berita Lainnya
Syaiful Ardi Tuntaskan 8 Titik Reses Pertama 2024 di Dapil 4 Mandau
Antisipasi Virus Corona, DPRD Inhil Gelar Rapat Gabungan
Kuasa Hukum Aldiko Jelaskan Status Gugatan ke Mahkamah Partai PKB
DPRD Riau Tanggapi Keluhan Gubernur Riau Syamsuar
Untuk Kesempurnaan Ranperda BLJ, Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis Bahas Ranperda di Kemendagri
Dewan Kritik Mahalnya Biaya Rapid Test Covid-19 Hingga Rp 500 Ribu
Reses H Dani M Nursalam di Pulau Palas, Masyarakat Usulkan Pembangunan Tanggul Sepanjang 20 KM
Rotasi AKD DPRD Riau, Duet Parisman Ihwan-H Dani M Nursalam Tetap Dipertahankan Pimpin Komisi IV
Komisi II Temui BKSDA Terkait Konflik Gajah Liar di Koto Pait Beringin
Hadiri Sumpah dan Janji Jabatan Anggota DPRD, Ini Pesan Pj Bupati Inhil
Paripurna HUT Pekanbaru dan Reses Diagendakan Juni Ini DPRD Pekanbaru
Komisi III DPRD Riau Prihatin Minimnya Porsi Daerah dari Bagi Hasil PHR