Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
PEKANBARU, INDOVIZKA .COM– Pembahasan APBD murni tahun anggaran 2025 dilanjutkan oleh anggota DPRD Riau periode 2024-2029 yang baru beberapa bulan dilantik.
Saat ini, muncul isu bahwa APBD 2025 akan mengalami defisit anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.
Diketahui ada tiga kepemimpinan Riau di tahun anggaran 2024, di mana hingga Februari dipimpin Edy Natar, kemudian dari 29 Februari sampai Agustus dijabat Pj Gubernur SF Hariyanto, dan sejak 15 Agustus hingga saat ini dipimpin Pj Gubernur Rahman Hadi.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
- Kepala Sekolah SD dan SMP Banyak Dijabat Plt, Begini Kata Disdik Pekanbaru
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau Kasir ST mengatakan, APBD murni tahun 2025 masih belum dibahas tuntas oleh anggota DPRD Riau yang baru.
"APBD murni 2025 belum dibahas oleh anggota dewan yang baru. Pembahasannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita belum tahu seberapa besar jika ada defisit," kata Kasir kepada awak media, Kamis (7/11/2024).
Meski begitu, kata anggota Komisi IV DPRD Riau seandainya terjadi defisit anggaran, menurutnya, selama digunakan untuk kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat dibenarkan.
"Kita tahu di tahun 2024 anggaran banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti jalan rusak. Karena di Pekanbaru dan daerah lain banyak jalan berlubang, hancur, sampai mengakibatkan insiden kecelakaan, bahkan ada yang meninggal," katanya.
"Jadi sebagai pemimpin, mungkin Pak Pj Gubernur saat itu, mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Jadi kalau seandainya defisit untuk membantu masyarakat, apa salahnya, daripada Silpa. Silpa baru salah, karena berlebih, lebih baik defisit dari pada silpa," jelasnya lagi.
Meski begitu, kata Kasir, pihaknya di DPRD juga akan terus menggali pendapatan untuk APBD murni 2025. Ia meyakini potensi pendapatan dapat tergali.
"Nanti kita maksimalkan pendapatannya. Kemudian DAK dan DAU harus dimaksimalkan," tutupnya.**
.png)

Berita Lainnya
Bahas Program Kerja 2024, Komisi IV DPRD Riau Gelar RDP Bersama Dishub
Wakil Ketua DPRD Riau Soroti PAD Belum Capai Target, Porwil Terancam Pelaksanaannya
Jadwal Dinas Pegawai DPRD Riau Dibatasi
Badan Anggaran DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan Terhadap LKPJ Bupati TA 2024
Komisi I DPRD Provinsi Riau Gelar Raker Bersama BKD
DPRD Inhil : Pemerintah Tidak Peduli dengan Persoalan Petani
DPRD Bengkalis Fokus Kembangkan Pajak dan Retribusi untuk Mendukung Pembangunan
DPRD akan Teruskan LKPJ TA 2023 kepada Banggar setelah Bupati Menjawab Pandangan Umum Fraksi
Dewan Inhil Dukung Langkah Disdagtri Tetap Izinkan Pasar Mingguan
Pasal Pendidikan Masuk Klaster Kemudahan Berusaha, Ini Tanggapan Anggota Baleg DPR RI Abdul Wahid
Pemkab Inhil Bersama DPRD Setujui Ranperda Tentang APBD
Ade Hartati Minta Gubernur Riau Tegas Soal Rekrutmen PPPK Guru