Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
PEKANBARU, INDOVIZKA .COM– Pembahasan APBD murni tahun anggaran 2025 dilanjutkan oleh anggota DPRD Riau periode 2024-2029 yang baru beberapa bulan dilantik.
Saat ini, muncul isu bahwa APBD 2025 akan mengalami defisit anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.
Diketahui ada tiga kepemimpinan Riau di tahun anggaran 2024, di mana hingga Februari dipimpin Edy Natar, kemudian dari 29 Februari sampai Agustus dijabat Pj Gubernur SF Hariyanto, dan sejak 15 Agustus hingga saat ini dipimpin Pj Gubernur Rahman Hadi.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
- Kepala Sekolah SD dan SMP Banyak Dijabat Plt, Begini Kata Disdik Pekanbaru
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau Kasir ST mengatakan, APBD murni tahun 2025 masih belum dibahas tuntas oleh anggota DPRD Riau yang baru.
"APBD murni 2025 belum dibahas oleh anggota dewan yang baru. Pembahasannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita belum tahu seberapa besar jika ada defisit," kata Kasir kepada awak media, Kamis (7/11/2024).
Meski begitu, kata anggota Komisi IV DPRD Riau seandainya terjadi defisit anggaran, menurutnya, selama digunakan untuk kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat dibenarkan.
"Kita tahu di tahun 2024 anggaran banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti jalan rusak. Karena di Pekanbaru dan daerah lain banyak jalan berlubang, hancur, sampai mengakibatkan insiden kecelakaan, bahkan ada yang meninggal," katanya.
"Jadi sebagai pemimpin, mungkin Pak Pj Gubernur saat itu, mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Jadi kalau seandainya defisit untuk membantu masyarakat, apa salahnya, daripada Silpa. Silpa baru salah, karena berlebih, lebih baik defisit dari pada silpa," jelasnya lagi.
Meski begitu, kata Kasir, pihaknya di DPRD juga akan terus menggali pendapatan untuk APBD murni 2025. Ia meyakini potensi pendapatan dapat tergali.
"Nanti kita maksimalkan pendapatannya. Kemudian DAK dan DAU harus dimaksimalkan," tutupnya.**
.png)

Berita Lainnya
Meski Berstatus Kewenangan Kabupaten, H Dani M Nursalam Komit Perjuangkan Infrastruktur
DPRD Riau Khawatir Pemotongan TKD dan TPP Ancam Kinerja ASN serta Perekonomian Daerah
Komisi II DPRD Minta Disbun dan Perizinan Evaluasi IUP Pola Kemitraan
DPRD Minta Pemerintah Jalan di Riau Segera Diperbaiki
Fraksi PKB DPRD Riau Angkat Bicara Soal Rencana Lockdown Pekanbaru
Anggota DPRD Riau Hadiri Acara Penyerahan Sertifikat Tanah oleh Menteri ART/BPN
Serap Aspirasi Masyarakat, Iwan Taruna Reses di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat
Edi Gunawan Pimpin Rapat Paripurna ke-II DPRD Inhil
Ada Hak Pelanggan, Dewan Inhil Tuntut PLN Ganti Rugi Akibat Listrik Mati
Sosok Siti Aisyah, Adik Bungsu Gubernur Riau Terpilih Abdul Wahid Dilantik Jadi PAW DPRD Riau
DPRD Inhil Gelar Paripurna Dengan Angenda Tanggapan Fraksi Terhadap Usulan 6 Ranperda
Komisi II DPRD Riau Bahas RAPBD Murni 2026 Dengan Dispar