Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
PEKANBARU, INDOVIZKA .COM– Pembahasan APBD murni tahun anggaran 2025 dilanjutkan oleh anggota DPRD Riau periode 2024-2029 yang baru beberapa bulan dilantik.
Saat ini, muncul isu bahwa APBD 2025 akan mengalami defisit anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.
Diketahui ada tiga kepemimpinan Riau di tahun anggaran 2024, di mana hingga Februari dipimpin Edy Natar, kemudian dari 29 Februari sampai Agustus dijabat Pj Gubernur SF Hariyanto, dan sejak 15 Agustus hingga saat ini dipimpin Pj Gubernur Rahman Hadi.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
- Kepala Sekolah SD dan SMP Banyak Dijabat Plt, Begini Kata Disdik Pekanbaru
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau Kasir ST mengatakan, APBD murni tahun 2025 masih belum dibahas tuntas oleh anggota DPRD Riau yang baru.
"APBD murni 2025 belum dibahas oleh anggota dewan yang baru. Pembahasannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita belum tahu seberapa besar jika ada defisit," kata Kasir kepada awak media, Kamis (7/11/2024).
Meski begitu, kata anggota Komisi IV DPRD Riau seandainya terjadi defisit anggaran, menurutnya, selama digunakan untuk kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat dibenarkan.
"Kita tahu di tahun 2024 anggaran banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti jalan rusak. Karena di Pekanbaru dan daerah lain banyak jalan berlubang, hancur, sampai mengakibatkan insiden kecelakaan, bahkan ada yang meninggal," katanya.
"Jadi sebagai pemimpin, mungkin Pak Pj Gubernur saat itu, mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Jadi kalau seandainya defisit untuk membantu masyarakat, apa salahnya, daripada Silpa. Silpa baru salah, karena berlebih, lebih baik defisit dari pada silpa," jelasnya lagi.
Meski begitu, kata Kasir, pihaknya di DPRD juga akan terus menggali pendapatan untuk APBD murni 2025. Ia meyakini potensi pendapatan dapat tergali.
"Nanti kita maksimalkan pendapatannya. Kemudian DAK dan DAU harus dimaksimalkan," tutupnya.**
.png)

Berita Lainnya
Mangkir Lagi dari Rapat, Dewan Sebut Kadis Perkim Inhil 'Mencla-Mencle'
DPRD Bengkalis Dorong Masyarakat Ciptakan Kampung Bebas Narkoba
DPRD Terima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban TA 2023 Bupati Kabupaten Bengkalis
Komisi IV DPRD Inhil Pertanyakan Lambatnya Ijazah Kelulusan Diterbitkan
DPRD Bengkalis Setujui Agenda Perubahan Propemperda Tahun 2024
Dewan Inhil Ajak OPD Hearing Rutin Setiap Senin
Dewan Inhil Dukung Langkah Disdagtri Tetap Izinkan Pasar Mingguan
Minta Segera Diaudit, Dewan Inhil Desak OPD Siapkan Administrasi Kegiatan Tunda Bayar 2019
Masyarakat Menjerit, Dewan Minta PLN Klarifikasi Terkait Lonjakan Tagihan Listrik
DPRD Riau Minta Pemprov Bentuk Tim Khusus Penyelamat PT PIR
Sulit Koordinasi, Warga Laporkan Anggota DPRD Dapil Rohul ke BK
Temui Massa, Ketua DPRD Riau Janji Sampaikan Tuntutan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja ke DPR RI