Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
PEKANBARU, INDOVIZKA .COM– Pembahasan APBD murni tahun anggaran 2025 dilanjutkan oleh anggota DPRD Riau periode 2024-2029 yang baru beberapa bulan dilantik.
Saat ini, muncul isu bahwa APBD 2025 akan mengalami defisit anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.
Diketahui ada tiga kepemimpinan Riau di tahun anggaran 2024, di mana hingga Februari dipimpin Edy Natar, kemudian dari 29 Februari sampai Agustus dijabat Pj Gubernur SF Hariyanto, dan sejak 15 Agustus hingga saat ini dipimpin Pj Gubernur Rahman Hadi.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
- Kepala Sekolah SD dan SMP Banyak Dijabat Plt, Begini Kata Disdik Pekanbaru
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau Kasir ST mengatakan, APBD murni tahun 2025 masih belum dibahas tuntas oleh anggota DPRD Riau yang baru.
"APBD murni 2025 belum dibahas oleh anggota dewan yang baru. Pembahasannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita belum tahu seberapa besar jika ada defisit," kata Kasir kepada awak media, Kamis (7/11/2024).
Meski begitu, kata anggota Komisi IV DPRD Riau seandainya terjadi defisit anggaran, menurutnya, selama digunakan untuk kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat dibenarkan.
"Kita tahu di tahun 2024 anggaran banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti jalan rusak. Karena di Pekanbaru dan daerah lain banyak jalan berlubang, hancur, sampai mengakibatkan insiden kecelakaan, bahkan ada yang meninggal," katanya.
"Jadi sebagai pemimpin, mungkin Pak Pj Gubernur saat itu, mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Jadi kalau seandainya defisit untuk membantu masyarakat, apa salahnya, daripada Silpa. Silpa baru salah, karena berlebih, lebih baik defisit dari pada silpa," jelasnya lagi.
Meski begitu, kata Kasir, pihaknya di DPRD juga akan terus menggali pendapatan untuk APBD murni 2025. Ia meyakini potensi pendapatan dapat tergali.
"Nanti kita maksimalkan pendapatannya. Kemudian DAK dan DAU harus dimaksimalkan," tutupnya.**
.png)

Berita Lainnya
H. Abdul Wahid Ajak PT. Pulau Sambu Berdayakan Petani Kelapa
Komisi I DPRD Riau Menerima Kunker Komisi A DPRD Rohil
Fraksi PKB Perjuangkan Gaji BPD se-Inhil Dinaikkan
Pasca Satu Orang Positif Corona, Anggota dan Staf DPRD Riau Jalani Swab Massal
Syaiful Ardi Tuntaskan 8 Titik Reses Pertama 2024 di Dapil 4 Mandau
M. Sabit Edukasi Petani Inhil untuk Lebih Kreatif
Wagub Riau Harapkan Kinerja DPRD Lebih Meningkat di 2023
Komisi III DPRD Bengkalis Tinjau Potensi Ekonomi Bersama Kadin Riau: Dorong UMKM dan Kolaborasi Pisang Ekspor ke Malaysia
Anggota DPRD Bengkalis Fakhtiar Qodri Gelar Reses di Pangkalan Batang, Serap Aspirasi Warga
Bapemperda DPRD Riau Bahas Ranperda Pengelolaan Sampah
Komisi I DPRD Riau Lakukan Kunjungan Silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Riau
Reses Tiga Titik di Dapil 2 Inhil, Dani Kembali Jemput Aspirasi Masyarakat