Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
DPRD Riau Akan Bentuk Pansus Pemekadan Kabupaten/Kota
INDOVIZKA.COM - Belakangan ini kembali mencuat aspirasi masyarakat di Provinsi Riau untuk memekarkan Kabupaten dan Kota menjadi daerah otonom baru.
Menyikapi hal ini Komisi I DPRD Riau mendukung aspirasi tersebut dengan alasan percepatan pembangunan di daerah.
"Sangat layak adanya pemekaran atau pembentukan Kabupaten dan Kota baru di Riau ini," kata Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy Moh Yatim, Jumat (13/1/2023).
Untuk merealisasikan aspirasi tersebut lanjut Eddy dirinya akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemekaran kabupaten dan kota di Riau.
Politisi Demokrat ini beralasan layaknya dilakukan pemekaran atau daerah otonom baru karena beberapa hal seperti belum meratanya pembangunan infrastruktur di Riau karena akses yang sulit dijangkau.
"Wilayah kabupaten di Provinsi Riau terlalu luas dan tersebar di daerah yang susah diakses dan diawasi," ujarnya.
Jika dibandingkan di provinsi lainnya lanjut Eddy banyak provinsi di Indonesia yang secara geografis luas wilayahnya kecil dari Riau, namun jumlah kabupaten dan kotanya lebih banyak dibanding di Riau," Dari luas wilayah dan jumlah penduduknya lebih banyak Riau, namun daerah otonomnya lebih banyak dari Riau," jelasnya.
Beberapa tahun lalu wacana pembentukan kabupaten baru di Riau seperti Kampar Kiri, Rokan Darussallam, Tapung dan lainnya juga ramai jadi perbincangan publik, namun setakat ini belum terwujud.
Terkait ini Eddy menjelaskan pada tahun 2014 lalu, DPRD Riau pada 2014 sudah pernah membentuk tim pemekaran dan sudah diparipurnakan untuk pemekaran Provinsi Riau Pesisir dan ada beberapa kabupaten/kota juga.
"Untuk Pansus ini nantinya khusus untuk pemekaran kabupaten dan kota saja," ucapnya.
Namun terbentuknya Pansus ini kata Eddy tergantung sikap anggota DPRD Riau lainnya melihat dan menilai aspirasi dari masyarakat tersebut. "Layak atau tidak tentunya dewan memiliki penilaian sendiri. Namun kami juga minta pemerintah juga mengkajinya," tutup Eddy.
Berita Lainnya
Honorer Dihapus, DPRD Riau Sebut Nasib Pegawai Honor Jadi Horor
Dewan Inhil Ajak OPD Hearing Rutin Setiap Senin
Rolling AKD, Fraksi Gabungan Sebut akan Terima Apapun Hasil Keputusan Negosiasi
Terkait Penunjukan Pj Gubernur, Komisi I DPRD Riau Dalami Mekanismenya
Dewan Inhil Minta Pemda Desak Kades Segera Selesaikan Perubahan APBDes
Sempurnakan Draft Ranperda, Pansus BLJ Dialog bersama BPKP Provinsi Riau
Selain Pembahasan RAPBD TA 2022, Anggota DPRD Kampar Gelar Hering dengan SKPD
DPRD Bengkalis Setujui Agenda Perubahan Propemperda Tahun 2024
Tidak Tebang Pilih, Ketua DPRD Riau: Masa Masjid Ditutup, Karaoke Buka
Ketua DPRD Inhil Gelar Open House di Kediaman
Pasca Satu Orang Positif Corona, Anggota dan Staf DPRD Riau Jalani Swab Massal
H Dani M Nursalam Laksanakan Reses dengan Protokol Kesehatan Covid-19