Maryanto berargumen untuk menjabat sebagai seorang Sekda harus memenuhi persyaratan seperti minimal pernah menjadi kepala dinas beberapa kali terutama sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda).

"Karena yang diurus itu sebagai ketua TAPD. Jadi pergantian Sekda itu bukan soal suka tidak suka. Boleh dilanggar tapi tunggu kehancuran. Karena bagaimana bisa memberikan kemajuan kalau tidak paham,” ujar Maryanto, Selasa (07/01/2020).

Selain itu, tanggapan berbeda datang dari politisi Golkar, Edy Harianto Sindrang. Anggota DPRD Inhil 3 Periode ini menilai soal pergantian Sekda adalah sesuatu yang wajar karena merupakan hak priogratif Bupati.

"Tidak ada masalah jika Bupati (Wardan, red) menghendaki. Soal siapa yang layak bukan kapasitas saya untuk menjawab, yang penting eselon II dan mengikuti asseemen," kata ujar Edy, Kamis (09/01/2020).

Lebih lanjut Edy menambahkan, selagi memenuhi aturan dan ketentuan siapa saja memiliki peluang untuk menjabat sebagai Sekda Inhil.

"Semua Kepala Dinas memiliki peluang, yang menilai ya Bupati. Wardan itu ketua DPD Golkar Inhil, saya sebagai anggota Partai Golkar mendukung penuh apa yang menjadi keputusan Bupati," kata Edy.

Namun Edy berharap soal isu pergantian Sekda Inhil tidak dikait-kaitkan dengan persoalan politik Pilkada Inhil 2023 yang terbilang masih lama.

"Pilkada masih jauh. Lebih baik kita mengurus kepentingan masyarakat. Kita jangan mencampuri yang bukan kewenangan kita," tegas Edy, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini.

Terakhir Edy juga mengatakan dirinya tidak terlalu ambil pusing terkait isu tersebut. Menurutnya mau bergati atau tidak yang penting roda pemerintahan berjalan dengam baik dan lancar.

"Mau bertahan atau tidak pointnya yang penting Sekda itu harus mampu menyehatkan APBD, sehingga tidak ada yang namanya tunda bayar," tutup Edy.*