PASIR PANGARAIAN - Di penghujung tri wulan I tahun 2020, pelaksanaan program kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun fisik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohul belum berjalan maksimal.

Masing-masing OPD, kini baru melaksanakan kegiatan bersifat rutin seperti gaji, tunjangan kinerja, listrik dan air. Sedangkan paket kegiatan baik fisik dan pengadaan barang masih banyak belum diumumkan di Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam aplikasi Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) berbasis web di Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Setda Rohul.

Dengan kondisi itu, dan belum berjalan dan maksimalnya pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD lingkungan Pemkab Rohul tahun 2020 ini, kini Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST mendesak OPD segera laksankan program kegiatan tahun ini.

Itu disampaikan Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra, pada wartawan, Selasa (3/3/2002) sore kemarin. Karena belum berjalannya program kegiatan di masing-masing OPD Rohul yang kini telah memasuki penghujung akhir Triwulan I tahun 2020 sesuai informasi dari sejumlah OPD di Rohul.

Politisi Partai Gerindra Rohul juga merasa kecewa, karena di penghujung tri wulan I, secara umum program kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Rohul 2020 belum juga berjalan, bahkan 90 persen belum diumumkan pelelangannya.

Sementara APBD Rohul tahun 2020, tamnbh Novliwanda, telah disahkan DPRD Rohul, dan sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Kita khawatir dengan keterlambatan OPD Rohul dalam melaksanakan program kegiatan, baik itu menyiapkan dokumen lelang dan mengumumkan kegiatan di RUP, jelas akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan yang akan terjadi keterlambatan,’’ kata Wanda.

Lanjut Novliwanda, dengan keterlambatan itu, akan berpengaruh terhadap realisasi fisik dan keuangan pada Triwulan I, II, III dan IV tahun 2020, disamping berdampak terhadap capaian target kinerja dari masing-masing OPD Rohul.

"Dengan belum berjalannya APBD Rohul 2020, salah satunya sangat dirasakan pengaruh lambatnya pergerakan perekonomian masyarakat yang menunggu dana daerah dapat dibelanjakan oleh OPD Rohul,’’ tegasnya.

Novliwanda meminta, agar seluruh paket kegiatan fisik, pengadaan barang dan jasa maupun kegiatan penunjukan langsung yang sudah dituangkan di dalam APBD Rohul 2020, segera ditayangkan pengumumannya di RUP pada aplikasi Sirup.

Kemudian pelaksanaan kegiatan fisik di masing-masing OPD juga harus dipercepat. Karena dalam pelaksanaannya di lapangan nantinya akan dipengaruhi cuaca terutama pada saat musim penghujan, dan itu akan berdampak terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan fisik di lapangan.

Sedangkan OPD Rohul saat ini masih menyusun anggaran kas per tri wulan, dengan pertimbangan pembayaran dana tunda bayar kegiatan tahun 2019 yang belum terbayarkan pada per 31 Desember 2019.  Pemerintah daerah harus mencarikan rumusan dan solusinya. Karena pembayaran dana tunda bayar kegiatan tahun 2019, baru bisa dibayarkan setelah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Rohul tahun 2019 dari BPK.

‘’Jadi seiring waktu berjalan, program kegiatan tahun 2020 yang tertuang dalam APBD Rohul sudah harus berjalan dari sekarang. Kita akan jadwalkan Hearing (rapat dengar pendapat) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul, terkait keterlambatan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 oleh masing-masing OPD Rohul." ucapnya.

Sumber : halloriau /