Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
APBD-P Disahkan, Banggar DPRD Riau Sampaikan Rekomendasi kepada Pemprov
PEKANBARU (INDOVIZKA) - Badan Anggaran DPRD Riau merekomendasikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam APBD Perubahan untuk penanggulangan Covid-19.
Juru Bicara Banggar DPRD Riau, Kelmi Amri dalam paripurna mengatakan, yang pertama yang terpenting adalah Pemprov harus melakukan pengendalian laju penyebaran Covid-19 dan harus meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan (Prokes).
"Kemudian Pemprov harus melakukan perencanaan matang soal vaksinasi, untuk pihak dan masyarakat mana saja yang dapat divaksin. Kemudian menjalankan bantuan sosial dalam bentuk sembako, terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Kelmi, Rabu (29/9/2021).
Selanjutnya, Pemprov Riau diminta menggunakan cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Banggar juga menyorot vaksinasi yang masih rendah, dimana vaksin pertama 31 persen sementara vaksin kedua 19 persen.
"Banggar merekomendasikan bekerjasama dengan pemuka agama, melakukan edukasi agar mau disuntik vaksin. Mengedepankan cara persuasif. Mengampanyekan jangan ragu untuk vaksin, vaksin aman dan halal," tukasnya.
Selain persoalan Covid-19, Banggar juga merekomendasikan beberapa hal strategis lainnya antara lain kesehatan, pajak dan lainnya.
.png)

Berita Lainnya
Komisi I DPRD Riau Lakukan Kunjungan Silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Riau
Fraksi PKB: Arah Kebijakan Pemda Inhil Kurang pada Sektor Ini
Komisi IV DPRD Riau Kembali Bahas Pembangunan Jalan Alternatif Kendaraan ODOL
DPRD Riau Minta Pemprov Riau Perketat Pengawasan Distribusi Hewan Kurban
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Dewan Riau Minta Belajar Tatap Muka Ditunda
Ketua Komisi II DPRD Riau Adam Syafaat Minta Pemerintah Perhatikan UPT Benih Perkebunan Berpotensi Tingkatkan PAD
Komisi II DPRD Pekanbaru : Pedagang Takjil yang Pakai Zat Berbahaya Harus Ditindak Tegas
DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna, Bupati Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2021
Pastikan Tepat Sasaran, 145 Ribu Peserta PBI di BPJS Tembilahan Didata Ulang
Pansus BPBD Pertajam Pembahasan Ranperda pada Rapat Perdana
Dirut Mangkir PT PHR Mangkir Saat Dipanggil, DPRD Riau Sebut Ini
DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Ganti Kebun Sawit Petani yang Dieksekusi