Pilihan
DPRD Riau Pantau Pembangunan RLH Agar Sasaran Tak Meleset
PEKANBARU, INDOVIZKA.COM- Pembangunan rumah layak huni (RLH) tahun 2023 sudah berjalan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akan rutin melakukan monitoring.
Di Kota Pekanbaru, ada 50 RLH yang akan dibangun di sejumlah kelurahan. Anggaran dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau itu diklaim sudah dikucurkan sebesar 60 persen.
Anggaran tahap I ini untuk pondasi, dinding, kolom, balok, kusein pintu, jendela, rangka atap, dan atap. Di Pekanbaru ada 18 kelompok masyarakat yang akan bekerja untuk membangun rumah layak huni tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, berharap pembangunan RLH ini terus digesa. Sehingga tidak molor dari waktu yang ditargetkan.
Ia juga mewanti-wanti agar penerima bantuan RLH tepat sasaran. "Untuk Kota Pekanbaru dapat 50 unit. Pembagian ini dijatah merata di kabupaten/kota lainnya," kata dia, Rabu (16/08/2023).
Anggaran per unit rumah tipe 36 itu berkisar antara Rp50-Rp60 juta, tergantung kondisi daerah di rumah yang akan dibangun. Sedangkan teknis pencairannya akan dibagi dalam dua tahap.
"Kita tetap melakukan monitoring pengerjaannya. Tentu anggota DPRD Riau di masing-masing daerah pemilihannya akan mengawasi agar pembangunannya berjalan sesuai yang diharapkan," kata dia.
Bankeu khusus untuk pembangunan RLH tahun ini mencapai Rp54,562 miliar. Anggaran bersumber dari APBD Riau tahun 2023 untuk pembangunan 707 unit RLH se-Riau.
Bantuan RLH Pemprov Riau tahun 2023, untuk bantuan RLH di Kabupaten Bengkalis total Rp4.536.000.00. Kemudian Kabupaten Indragiri Hilir Rp5.628.000.000, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp3.750.000.000 , Kabupaten Kampar Rp6.912.000.000, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp3.864.000.000
Selanjutnya, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp5.550.000.000, Kabupaten Pelalawan Rp3.750.000.000, Kabupaten Rokan Hilir Rp4.200.000.000.
Untuk Rokan Hulu Rp5.040.000.000, Siak Rp 3.832.000.000. Selanjutnya Kota Dumai Rp3.900.000.000, dan Pekanbaru Rp3.600.000.000.
.png)

Berita Lainnya
Fraksi PKB Perjuangkan Gaji BPD se-Inhil Dinaikkan
Dewan Minta DPMD Inhil Desak Inspektorat Segera Audit APBDes dan BUMDes 2020-2021
FPKB Inhil Dorong Pemda Terapkan 3 Perda Tentang Kelapa
DPRD Riau Minta Pemerintah Lakukan Pembenahan Tata Kelola Keuangan Daerah
APBD 2022, Mitra Komisi IV DPRD Riau Tak Lagi Fokus Anggarkan Dana Covid-19
Dewan Inhil Minta Verivali Data Warga Miskin Disegerakan
DPRD Riau Khawatir Pemotongan TKD dan TPP Ancam Kinerja ASN serta Perekonomian Daerah
Kaderismanto: APBD Riau 2026 Sudah Diverifikasi Kemendagri, Tinggal Jalankan Saja
Reses di Jalan M. Boya Tembilahan, Dani Sampaikan Informasi Pembangunan
Sekwan DPRD Riau Kembali di Ganti, Komisi I: Proses Berganti-ganti Ganggu Administrasi
Iwan Taruna Minta DLHK Awasi Pengelolaan Lingkungan PT SAGM
Rapat Paripurna Laporan Pansus Lima Ranperda, Pemda Kampar Apresiasi Kinerja Anggota Dewan