Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Dewan Minta Bupati Inhil Tegas Evaluasi Kinerja ASN
TEMBILAHAN, (INDOVIZKA)- Bupati HM Wardan diminta agas lebih tegas mengevalusi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Inhil Mu'ammar Armain, kepada awak media di Tembilahan, Selasa (30/3/2020).
"Bupati Wardan harus lebih tegas mengevaluasi disiplin pegawai terutama Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Mu'ammar.
Apa lagi, kata Mu'ammar, baru-baru ini Menteri MenpanRB Cahyo Kumolo dengan tegas menyampaikan bahwa bupati /wali kota boleh mengganti Sekda dan Kepala OPD setiap bulan apabila tidak mampu membantu bupati dalam bertugas.
Tugas ASN itu, menurutnya harus tunduk dan tegak lurus kepada pimpinan walaupun dalam seleksinya dilakukan secara terbuka sesuai PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan PermenpanRB No.15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi.
Baginya yang terpenting itu adalah bupati harus tegas, tentunya dengan menggunakan sistem aplikasi I-dis ( integrated discipline ) sesuai surat edaran KemenpanRB Nomor 1 tahun 2021.
"Intinye bupati wajib tegas dalam melakukan evaluasi bagi Kepala OPD dan pegawainya," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Dewan PKB Inhil Serahkan Bilik Sterilisasi untuk Kecamatan Batang Tuaka
Peringati Hari Pahlawan, Abdul Wahid Ajak Generasi Muda Ciptakan Kreatifitas dan Karya
Dewan PKB Inhil Serahkan Bilik Sterilisasi untuk Mandah
Minta Segera Diaudit, Dewan Inhil Desak OPD Siapkan Administrasi Kegiatan Tunda Bayar 2019
Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD, Propempeda dan Penetapan Renja DPRD Kampar 2022 Molor
Kasus Covid-19 Melejit, DPRD Riau Heran Gubri Syamsuar Tak Terapkan PSBB
Anggota DPRD Dapil II Menghadiri Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bukit Batu Tahun 2025
Komisi III DRPD Bengkalis Ungkap Peran Alfamart terhadap UMKM Lokal
Komisi II DPRD Inhil Sayangkan Pasar Sungai Piring Belum Berfungsi
Wakil Ketua DPRD Inhil Tolak Kebijakan Larangan Ekspor Kelapa Bulat
Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Anggota DPRD Riau Minta BUMD Tanpa Kontribusi Ditutup