JAKARTA- Sejak kebijakan penangguhan pembayaran kredit kendaraan karena terdampak Virus Corona diumumkan Presiden Joko Widodo, pada awal pekan ini. Para pengemudi transportasi daring, atau driver online berbondong-bondong mengajukan fasilitas itu ke pihak perusahaan pembiayaan atau leasing.
Namun di lapangan, kenyataan pahit harus ditelan para driver online. Sebab, mayoritas leasing atau perusahaan pembiayaan kendaraan di Indonesia mengumumkan tidak ada kebijakan tersebut.
Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Wiwit Sudarsono mengungkapkan, cicilan kendaraan para anggotanya bulan ini harus tetap dibayarkan secara penuh. Sebab, para leasing mengaku belum mendapatkan pengumuman resmi stimulus ekonomi yang diinstruksikan Jokowi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu.
"Akibat ketidaktegasan OJK dalam mengeluarkan regulasi. Hampir semua finance atau leasing mengabaikan imbauan presiden (Soal penundaan pembayaran cicilan kendaraan ojek dan taksi)," ujar Wiwit ketika berbincang dengan VIVA, dikutip Jumat 27 Maret 2020.
OJK melalui POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. Sejatinya, telah meminta leasing untuk melakukan relaksasi kredit bagi debiturnya yang terdampak Corona.
Wiwit mengatakan, aturan itu pun tidak kuat dan tegas. Karena pada akhirnya OJK memberikan kewenangan sepenuhnya untuk leasing dalam menentukan kebijakannya sendiri.
Lebih lanjut dia menyampaikan, sejak pandemi Corona meluas di Indonesia akhir bulan lalu, penghasilan para driver online terjun bebas. Apalagi, sejak kebijakan pembatasan sosial atau social distancing diberlakukan pemerintah.
Baca juga: OJK Restui Leasing Tunda Pembayaran Cicilan Kendaraan Driver Online
Karena itu menurutnya, perlu ada kebijakan yang tegas dari OJK atau Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.
"Kami tidak memiliki solusi lain, selain relaksasi kredit yang dijanjikan oleh pemerintah kepada para driver ojol (Ojek online) dan taksol (Taksi online)," ungkapnya.**
Sumber: Detik
.png)
Berita Lainnya
Bambang Brodjonegoro Sedih Jadi Menristek Terakhir
Puasa Tinggal 8 Hari Lagi, Mendagri Keluarkan Edaran Larangan Buka Puasa Bersama
Airlangga: Raih Kepercayaan Konsumen dengan Percepat Program Vaksinasi Nasional
Pimpinan KPK Sebut Biaya Penanganan Kasus Kepala Daerah Tak Sebanding Uang Dikorupsi
Abdul Wahid: Omnibus Law Wajibkan BUMDes Berbadan Hukum
Begini Prosedur Terbaru dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN
Polri Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Investasi Alat Kesehatan
Pansus DPRD Riau Terima 33 Laporan Konflik Lahan
Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan, DD Waspada Serahkan Laporan Tahunan ke Kanwil Kemenag Sumut
Awas, Situs Pendaftaran Kartu Prakerja Palsu Bisa Curi Data Pribadi
Termasuk IDI, DPR Ajak Semua Pihak Dukung Vaksin Nusantara
Harga Melejit, Pemerintah Diminta Kendalikan Konsumsi BBM