Pilihan
Mirip Cara China, Mengapa Dana Desa Belum Berjalan Optimal Atasi Kemiskinan?
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kesuksesan China dalam pengentasan kemiskinan salah satunya dilakukan dengan konsep desentralisasi terarah. Ekonom Vivi Alatas menilai cara sejenis sudah dilakukan di Indonesia dengan program dana desa. Program ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa.
"Desentralisasi terarah ini sudah ada di kita. Memastikan dana desa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan," kata Vivi dalam Bincang Buku Yuen Yuen Ang, Pintu Keluar dari Jerat Kemiskinan: Pengalaman Tiongkok, Megawati Institute, Jakarta Minggu (23/1).
Hanya saja dalam praktiknya terjadi dilema di Tanah Air. Sehingga program Dana Desa belum bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Salah satunya disebabkan kepentingan politik di desa yang menuntut penggunaan dana desa harus bisa dirasakan setiap orang. Hal ini dilakukan sebagai balas jasa kepala desa terpilih kepada para konstituennya.
"Ada kemungkinan penentuan penggunaan dana desa ini bukan berdasarkan kepentingan daerah tapi lebih untuk semua orang dapat manfaatnya dan kepentingan dengan voters," ungkap Vivi.
Perlu Kesamaan Tujuan Pusat dan Daerah
Belajar dari China, Vivi menilai pemerintah pusat hingga desa harus memiliki tujuan pencapaian yang sama. Misalnya tahun ini dari istana sampai desa fokus membahas dan menangani masalah stunting. Semua dilakukan serempak untuk menghasilkan capaian yang optimal.
"Goals dari tingkat istana dan desa ini harus sama," kata dia.
Bila perlu, lanjut Vivi, pemerintah menerapkan konsep pengupahan yang sama kepada para abdi negaranya. ASN digaji berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan. Perlu diingat persentasenya harus lebih besar dari standar gaji yang diterima.
"Performance budgeting harus dilakukan. Di China take home pay ini didapat dari pekerjaanya," kata dia.
Cara ini bisa ditiru tetapi harus memiliki modal data yang kuat. Sehingga sistem penggajian bukan sekedar berupa nilai uang yang didapat tetapi sambil membuka lapangan kerja dan sebagainya.
"Untuk ini penting adanya data dan memastikan ini terukur dan termonitor," kata dia mengakhiri.
.png)

Berita Lainnya
Pembangunan Ibu Kota Dimulai Tahun Ini, HUT RI 2024 Ditargetkan di Istana Baru
Ustaz Maaher Meninggal Dunia di Rutan Mabes Polri
Kemenhub Perpanjang Larangan Mudik dan Arus Balik hingga 7 Juni
DPR Berupaya Tekan Biaya Calon Jemaah Haji 50 Juta/Orang
Besaran Gaji PPPK Lebih Besar dari PNS, Berikut Rinciannya
Puan Maharani Disindir Tanam Padi saat Hujan Turun, Relawan: Hujan Itu Berkah
Jokowi Izinkan Pemda Utang ke Pusat Tangani Covid-19
Pelantikan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Digelar Rabu Siang
Operator Bandara Minta Harga Rapid Test di Bawah Rp100 Ribu
Dilantik Semalam, Wakil Bupati Ende Dicopot Kemendagri Hari Ini
Polisi Panggil Pria yang Sebut Kematian Eril Cuma Rekayasa, Pengakuannya Bikin Emosi
Kiamat PNS Mendekat, Pegawai Bisa Diganti Robot?