Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Mirip Cara China, Mengapa Dana Desa Belum Berjalan Optimal Atasi Kemiskinan?
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kesuksesan China dalam pengentasan kemiskinan salah satunya dilakukan dengan konsep desentralisasi terarah. Ekonom Vivi Alatas menilai cara sejenis sudah dilakukan di Indonesia dengan program dana desa. Program ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa.
"Desentralisasi terarah ini sudah ada di kita. Memastikan dana desa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan," kata Vivi dalam Bincang Buku Yuen Yuen Ang, Pintu Keluar dari Jerat Kemiskinan: Pengalaman Tiongkok, Megawati Institute, Jakarta Minggu (23/1).
Hanya saja dalam praktiknya terjadi dilema di Tanah Air. Sehingga program Dana Desa belum bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Salah satunya disebabkan kepentingan politik di desa yang menuntut penggunaan dana desa harus bisa dirasakan setiap orang. Hal ini dilakukan sebagai balas jasa kepala desa terpilih kepada para konstituennya.
"Ada kemungkinan penentuan penggunaan dana desa ini bukan berdasarkan kepentingan daerah tapi lebih untuk semua orang dapat manfaatnya dan kepentingan dengan voters," ungkap Vivi.
Perlu Kesamaan Tujuan Pusat dan Daerah
Belajar dari China, Vivi menilai pemerintah pusat hingga desa harus memiliki tujuan pencapaian yang sama. Misalnya tahun ini dari istana sampai desa fokus membahas dan menangani masalah stunting. Semua dilakukan serempak untuk menghasilkan capaian yang optimal.
"Goals dari tingkat istana dan desa ini harus sama," kata dia.
Bila perlu, lanjut Vivi, pemerintah menerapkan konsep pengupahan yang sama kepada para abdi negaranya. ASN digaji berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan. Perlu diingat persentasenya harus lebih besar dari standar gaji yang diterima.
"Performance budgeting harus dilakukan. Di China take home pay ini didapat dari pekerjaanya," kata dia.
Cara ini bisa ditiru tetapi harus memiliki modal data yang kuat. Sehingga sistem penggajian bukan sekedar berupa nilai uang yang didapat tetapi sambil membuka lapangan kerja dan sebagainya.
"Untuk ini penting adanya data dan memastikan ini terukur dan termonitor," kata dia mengakhiri.
.png)

Berita Lainnya
13 Tips Mencegah Stretch Mark
Abdul Wahid: Pesantren Dapatkan Jaminan Kembangkan Pendidikan
Tinggal Tunggu Figur Menteri, DPR Optimis Peleburan Kemendikbud Riset Efektif
Pemerintah Dinilai Perlu Mengatur Toleransi di Bulan Suci Ramadan
Harus Cermat Kalau Mau Lolos! Ini Syarat Lengkap Daftar CPNS 2021 yang Dibuka Mei
Rapid Test Harus Bayar, Alokasi Anggaran Corona Dipertanyakan
Kapolri Yakin Eks Pegawai KPK Bisa Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi
Sebelum Berpergian, Masyarakat Wajib Kantongi Surat Rapid Test & PCR
Lampaui Target, Capaian DJKN Tahun 2020 Capai Rp128,38 Miliar
Semua Harus Tahu, Apakah Polisi Berhak Menyita STNK Jika Belum Bayar Pajak Tahunan?
Kemenag Bakal Luncurkan Kartu Nikah Digital
Airlangga Hartarto: HMI Cetak Insan Akademis, Pencipta, dan Pengabdi