JAKARTA  - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dirinya meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki prosedur dan pola pengolahan makanan.

Hal tersebut ditegaskan Kepala BGN saat meninjau langsung Posko Penanganan dugaan keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat.

"Keterangan awal menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Tadi pagi, kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam," ungkap Dadan.

Dadan juga menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi, salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi MBG," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa BPOM berkomitmen memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak bukan hanya bernilai gizi, tetapi juga terjamin keamanannya.

“Generasi yang sehat dan cerdas. Kami di BPOM akan terus memastikan makanan yang mereka terima tidak hanya bergizi, tapi juga aman. Ini adalah investasi kita untuk masa depan Indonesia,” tutur Taruna Ikrar.

Disisi lain, Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan bahwa PKB melalui Fraksi di DPR akan mengawal agar pelaksanaan MBG berjalan lebih aman dan tepat sasaran.

Cak Imin meminta BGN  menuntaskan seluruh masalah program MBG yang bermunculan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terus berulang.  Karena itu, peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program

“Peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program,” tegas Muhaimin. (rls)