Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Komisi III DPRD Riau Dukung Evaluasi BUMD Secara Menyeluruh
PEKANBARU, INDOVIZKA.COM – Komisi III DPRD Provinsi Riau menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Evaluasi ini dinilai penting guna memastikan kinerja BUMD benar-benar memberikan kontribusi positif bagi daerah.
Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri menyebutkan bahwa selama ini masih terdapat sejumlah BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal, baik dari sisi manajemen, transparansi keuangan, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, evaluasi total dianggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola perusahaan daerah.
Menurutnya, beberapa persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Pertama, terkait kinerja dan penyelesaian masalah internal di sejumlah BUMD.
Salah satu BUMD yang disorot adalah PT Sarana Pratama Riau (SPR). Meski kontribusinya naik dari Rp 2,2 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 5 miliar di tahun 2025, angka ini dinilai belum maksimal. “Ini belum maksimal dan memang harus dievaluasi supaya lebih maksimal,” tegas Edi di Pekanbaru, (5/1/2026).
Evaluasi juga akan menjangkau BUMD lainnya. Untuk PT Riau Petroleum, katanya diharapkan terjadi integrasi dan transfer pengetahuan dari PT Pertamina Hulu Riau (PHR), baik dalam hal kepemilikan saham maupun peningkatan kemampuan teknologi SDM.
Sementara itu, BUMD seperti PT PIR yang tercatat tidak beroperasi akan dievaluasi total. “Buat apa badan hukum ada, perusahaan ada, tapi tidak berkegiatan. Termasuk BUMD lainnya seperti SPR Trada, semua dievaluasi total,” jelas Edi.
Semangat evaluasi ini, menurut politisi Gerindra ini, sejalan dengan pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah di DPRD Riau dan tim optimalisasi yang dibentuk pemerintah daerah.
“Semangat kita, legislatif dan eksekutif, sudah sama. Insyaallah hasilnya akan maksimal. Ini bagian upaya kita menyikapi minimnya PAD,” ungkapnya.
DPRD berharap hasil evaluasi menyeluruh tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat, sehingga BUMD di Riau ke depan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Fd)
.png)

Berita Lainnya
Batalnya Pembentukan Pansus Kecelakaan Kerja PT PHR, AMR Ungkap Ini
Bupati Inhil Diminta Selektif Tempatkan Pembantunya di OPD
DPRD Pekanbaru Minta Kontraktor SPAM di Sudirman Segera Perbaiki Jalan Bekas Galian
Komisi 1 DPRD Inhil Prihatin dengan Kondisi Kantor Disdukpencapil
H Dani M Nursalam Ingatkan Pemprov Segera Mulai Proses Kegiatan 2020
Komisi III DPRD Inhil Rekomendasikan Rasionalisasi APBD Tahun 2020 ke Banggar
Hadiri Reses Edi Haryanto Sindrang, Masyarakat Enok Berkeluh Kesah Soal Tanggul dan Jalan
DPRD Riau Bahas Pengumpulan Data NA dan RUU Pembentukan DOB
Pj. Bupati Inhil Sampaikan Pidato Tanggapan Pandangan Umum Fraksi DPRD Inhil Tentang Pelaksanaan APBD TA 2023
Selain Pembahasan RAPBD TA 2022, Anggota DPRD Kampar Gelar Hering dengan SKPD
Soal Tunda Bayar, Dewan Inhil Kesalkan Sikap Pemprov dan Pusat Tidak Konsisten
APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat