Pilihan
Dinilai Lamban, Dewan Sorot Kinerja BPOM Inhil Soal Covid-19
INDOVIZKA COM- Anggota DPRD Inhil Mu'ammar Armain menyoroti kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Inhil terkait perannya terhadap penanggulangan Covid-19 di Negeri Seribu Parit ini.
Sebagai badan yang berkompeten mengawasi obat dan makanan, Ia menilai BPOM Inhil terkesan lambat dan kurang tanggap dalam mewujudkan perannya terhadap apa yang menjadi persoalan daerah selama ini.
"Terkait wabah Covid-19 ini sudah lama heboh, tapi baru sekarang BPOM muncul. Kemana saja selama ini.
Kalau begini untuk apa BPOM ade cabang di Inhil," ujar Mu'ammar Armain, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Inhil ini, Senin (30/3/2020).
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Mestinya, tambahnya, BPOM terlibat langsung mewujukan fungsinya terhadap penanganan virus Corona yang mematikan ini. Misalnya, BPOM merekomendasikan bagaimana cara meracik hand sanitizer dan disinfektan yang benar atau melakukan sosialisasi produk kemasan mana saja yang aman dikonsumsi.
Karena menurut Mu'ammar, sekarang ini juga banyak isu produk makanan yang diduga mengandung darah dan Virus Corona. Selain itu, dengan langkahnya masker di pasaran, mestinya BPOM kata Mu'ammar, juga memberikan rekomendasi terhadap masker apa yang sesuai standar jika dibuat sendiri.
"Mestinya BPOM bergerak cepat mensosialisasikan hal itu. Kenapa baru sekarang baru sibuk, jangan terlalu kaku lah terhadap Tupoksi. Sumbangkan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Inhil," kesalnya.
.png)

Berita Lainnya
Hari Ini Hj Aida Muslimah Dilantik Anggota DPR RI Dapil Kalsel, Ini Harapan Sekum PW KBB Riau
DPRD Riau Pastikan Tak Ada Refocusing Covid-19 untuk Dana Beasiswa
DPRD Inhil dan Pemda Setujui Perubahan APBD 2022
DPRD Riau Desak Pemerintah Gelar Operasi Pasar
DPRD Riau: Perubahan APBD Riau 2025 Sudah Bisa Digunakan
DPRD Bengkalis Setujui Agenda Perubahan Propemperda Tahun 2024
H Dani M. Nursalam Minta Pemprov Riau Bantu Jembatan Reteh Melalui Kebijakan Khusus
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Singgung Disdik Soal Akreditas
Komisi IV DPRD Riau Gelar RDP dengan BPBD, Pertanyakan Realisasi Kegiatan dan Kesiapan Hadapi Musim Kemarau
Komisi IV DPRD Riau Fokus pada Pengawasan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
DPRD akan Teruskan LKPJ TA 2023 kepada Banggar setelah Bupati Menjawab Pandangan Umum Fraksi
Telusuri Komisioner KPID yang Masih Kerja di Bank Swasta, DPRD Riau Utus Tim Ahli