Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
12 November 2025
Pulanglah, Ali…
16 Oktober 2025
Jokowi sesumbar 2 tahun listrik Indonesia bertambah 21.000 MW
Presiden Joko Widodo sesumbar dalam waktu dua tahun listrik Indonesia mampu bertambah mencapai 21.000 megawatt (MW) dari target 35.000 MW dalam waktu lima tahun. Menurut Jokowi, tahun ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengaku mampu menambah daya 11.000 MW.
"Kalau sudah tercapai, dua tahun (tercapai) 21.000 MW (akan jadi) enteng," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (7/4).
Jokowi mendesak PLN agar lebih gencar meningkatkan kapasitas kelistrikan Indonesia. Dia juga berjanji bakal terus mengawal target pemerintah tersebut.
Adapun salah satu kendalanya adalah masalah perizinan. Maka dari itu, Jokowi meyakinkan rencana ini bakal menjadi fokus pemerintah. "Ini bukan target main-main, tapi realistis," ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan rencana pembangunan listrik ini ialah tak lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebab, listrik adalah energi dasar pertumbuhan industri dan lainnya.
"Tanpa listrik, nggak mungkin akan bangun industri, nggak mungkin ada hotel-hotel bisa sewa lampu, industri kita, listrik rumah tangga dan lainnya," terangnya.
.png)

Berita Lainnya
Fahbima Iqram Maulana terpilih menjadi Ketua PC. IPNU Inhil Masa Khidmat 2022 - 2024
Meneguhkan Politik Rahmatan Lil 'Alamin Menjadi Tema MUSWIL VI PKB Riau
Lantik DPAC dan DPRt PKB se-Kecamatan Tempuling, Dukungan H Dani Jadi Bupati Inhil Semakin Menggema
DPR Sepakati Rp 5,2 Triliun Dana Tambahan untuk Pilkada Serentak
DPW Fasilitasi Musda PAN Se-Riau
Gelar Rakerda, DPD I Golkar Riau Bahas Pemenangan Pilpres, Pilkada dan Pileg 2024
Berikut Hasil Sah Rapat Pleno KPU Inhil Untuk Provinsi Riau Dapil 7
Kader Menang Pilkada Diusung Partai Lain, Masnur: Jangan Panggil Lagi Jika Ingin Golkar Bermarwah
2 Partai di Pelalawan Tak Daftarkan Caleg ke KPU
Relawan Anis Riau Pesisir Aktif Kumpulkan Dukungan untuk di Pilpres 2024
2 Purnawirawan Polisi Ikut Pilkada di Riau, Ini Hasilnya
PPP Tegaskan Mengkritik Pemerintah Boleh Saja, Asal Sesuai Koridor Hukum