MEDAN,INDOVIZKA.COM-Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mandailing Natal (MADINA) menolak pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ulang HMI BADKO Sumatera Bagian Tengah dan Tenggara (Sumbagtera) yang belakangan menjadi polemik di internal organisasi.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mandailing Natal, Ahmad Ripai Nasution, menilai dorongan pelaksanaan Musda ulang justru merupakan langkah mundur yang berpotensi memperpanjang konflik serta melemahkan soliditas kader di tingkat cabang.

Menurutnya, keputusan pembatalan Musda tanpa dasar konstitusional yang jelas mencerminkan ketidakpastian organisasi yang dapat mencederai nilai musyawarah, independensi, dan demokrasi yang selama ini menjadi fondasi perjuangan HMI MPO.

“Musda ulang bukanlah solusi. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepastian sikap organisasi yang berpijak pada konstitusi, bukan keputusan sepihak yang justru menimbulkan kegaduhan baru. HMI harus kembali pada marwah perjuangannya,” tegas Ahmad Ripai Nasution.

Ia menegaskan, PB HMI MPO seharusnya tidak lagi terjebak dalam polemik internal yang berkepanjangan, melainkan segera memusatkan perhatian pada agenda strategis yang jauh lebih penting, yakni pembentukan dan pemekaran HMI BADKO SUMUT–Aceh.

Menurut Ahmad Ripai, pemekaran BADKO Sumut-Aceh merupakan kebutuhan mendesak mengingat luasnya wilayah koordinasi serta dinamika kaderisasi yang membutuhkan perhatian serius dan sistem organisasi yang lebih efektif.

Ia menilai, langkah tersebut menjadi solusi konkret untuk memperkuat konsolidasi antar cabang, mempercepat proses kaderisasi, serta memperluas ruang perjuangan organisasi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa terlalu besarnya energi yang dihabiskan untuk polemik Musda ulang justru menunjukkan adanya krisis prioritas di tubuh PB HMI MPO. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya stabilitas organisasi, tetapi juga kepercayaan kader terhadap kepemimpinan pengurus besar.

“Jangan sampai PB HMI MPO lebih sibuk mengurus konflik elite daripada membangun masa depan organisasi. Kader membutuhkan kepastian arah, bukan drama kekuasaan yang terus berulang,” lanjutnya.

Ahmad Ripai juga menegaskan bahwa setiap cabang memiliki hak moral dan organisatoris untuk menyampaikan sikap terhadap kebijakan PB, terutama jika keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat konstitusi organisasi.

Sebagai bentuk komitmen, HMI MPO Cabang Mandailing Natal menyatakan akan terus mengawal agenda pemekaran HMI BADKO Sumut-Aceh dan menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada penguatan organisasi.

“Kami ingin HMI MPO kembali menjadi rumah perjuangan intelektual dan moral, bukan arena tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Fokus kami jelas: menolak Musda ulang dan mendorong pemekaran HMI BADKO Sumut-Aceh,” tutup Ahmad Ripai Nasution.

 Editor : Rapi