Pilihan
Bupati Inhil: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
INDOVIZKA.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 resmi mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Inhil, Senin (27/7).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tamu undangan lainnya. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Inhil Iwan Taruna, ST, M.Si didampingi unsur pimpinan DPRD.
Selain penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, rapat juga membahas laporan Panitia Khusus II mengenai Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Panitia Khusus III terkait Ranperda Penguatan Pendidikan Karakter, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dewan serta penyampaian pendapat akhir Bupati.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Herman menyampaikan apresiasi atas disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, persetujuan tersebut menjadi bukti kuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Persetujuan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab," ujar Bupati Herman.
Ia menegaskan, pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan agar ke depan semakin tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
"Ke depan, kami berharap setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan," tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Herman menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD, Badan Anggaran, serta panitia khusus yang telah memberikan perhatian, masukan, dan pembahasan secara konstruktif terhadap seluruh rancangan peraturan daerah yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut.
Menurutnya, kolaborasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berkualitas, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mampu mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.
.png)

Berita Lainnya
Berkat Lobi Gubri Abdul Wahid, Pemerintah Pusat Akan Bangun Flyover Garuda Sakti
Silaturahmi Kejari Pelalawan dan LAMR Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal
Suhu Tubuh Diatas 37 Derajat Dilarang Masuk Riau
Bakso Diduga Pakai Daging Tikus Bikin Warga Geger, Polisi Beber Kronologinya
Kinerja Pejabat Terus Diawasi, Pemko Pekanbaru Bakal Evaluasi Secara Berkala
Polres Inhil Pantau Arus Balik Lebaran di Pelabuhan
Kabupaten Bengkalis Terbaik I se-Riau Kategori Pembangunan Daerah
Dihadiri Pj Gubernur, KPK Bahas Pencegahan Korupsi di Riau
Sopir Dump Truk Demo di Depan Gedung DPRD Riau, Ini Tuntutannya
Ketua Pemuda BTN Lama Apresiasi Komitmen Bupati Pelalawan dalam Respon Cepat Penanganan Banjir
Komisi X DPR RI Sebut Potensi Kepemudaan Pekanbaru Harus Jadi Perhatian
Rapat Banggar DPRD Batal, Plt Sekwan: Ini hanya Miskomunikasi