Selain itu, untuk kegiatan kampanye tatap muka juga harus mengantongi rekomendasi dari gugus tugas atau satgas penanganan Covid-19.

"Karena KPU tak bisa menentukan daerah mana yang statusnya merah, kuning atau hijau. Maka Satgas yang mempunyai kompetensi menentukan apakah boleh kampanye terbuka dengan tatap muka atau tidak," katanya.

Selain itu, Arief mengatakan dari 270 Pilkada 2020 se-Indonesia yang digelar serentak 9 Desember 2020, saat ini sudah ada 206 daerah mendapatkan 100 persen tambahan anggaran dari APBN.

Penambahan anggaran tersebut, kata dia, diberikan agar para komisioner segera menyiapkan segala kebutuhan yang digunakan di setiap tahapan. Seperti alat pelindung diri (APD) untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"KPU ajukan penambahan anggaran untuk memenuhi kesehatan seperti ketersediaan vitamin agar imun baik dan tes cepat agar tak terjangkit saat bertugas," katanya.

Sumber : tempo.co /