Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Siap-siap! 1,6 Juta PNS Bakal Dimutasi ke Desa
JAKARTA - Kabar buruk bagi Anda yang berkeinginan untuk bekerja di sejumlah instansi pemerintahan. Pasalnya, pemerintah memastikan akan mulai membatasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipll (CPNS).
Hal tersebut dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam sebuah diskusi, Rabu (29/7/2020). Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi pemerintah.
"Proses rekrutmen CPNS akan kita batasi," kata Tjahjo.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Tjahjo tak menjelaskan secara rinci kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan. Namun, pembatasan rekrutmen CPNS akan dibatasi sesuai kebutuhan di instansi pusat maupun di instansi daerah.
"Sesuai kebutuhan baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah," kata eks Menteri Dalam Negeri itu.
Tjahjo menjelaskan saat ini jumlah aparatur sipil negara (ASN) mencapai 4,3 juta orang, di mana 1,6 juta orang terklasifikasi sebagai tenaga administratif di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah.
"Dari 4 juta lebih [sisanya] ini 70% ada di pemerintah daerah. Dalam konteks reformasi birokrasi, saya kira yang 1,6 juta akan kita update kembali," jelasnya.
Rencananya, 1,6 juta PNS yang berprofesi sebagai tenaga administratitf akan ditugaskan sebagai tenaga pengajar hingga penyuluh di pedesaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
"Memang 1,6 juta ini ke depan akan kita alokasikan untuk 700.000 tenaga pengajar yang sekarang sedang dipersiapkan KemenPANRB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, serta Kemendagri," kata Tjahjo.**
Sumber: CNBC
.png)

Berita Lainnya
Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Minggu Depan
Sanksi untuk PNS yang Nekat Mudik, Teguran Hingga Hukuman Pendisiplinan
Kakorlantas Tegaskan Samsat Berbasis Digital Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
MUI Riau Kutuk Keras Bom Bunuh Diri Gereja Ketedral Makassar
Geger, Warga Inhil Tewas Diterkam Harimau
2022, PNS Tak Lagi Bisa 'Leha-leha', Bakal Ada Punishment
Perusahaan Luhut Tak Cari Untung di Bisnis PCR
Sejumlah Gubernur Desak Presiden Keluarkan Perppu Omnibus Law
Dugaan Pungli di Rutan KPK Capai Ratusan Juta
Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun
Cek Segera, Berikut 7 Bantuan Pemerintah yang Akan Cair Awal Juni 2021
Anggota DPR Soroti RUU IKN Kurang Memperhatikan Aspek Lingkungan