Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Belum Lulus Uji Coba, RI Sudah Bayar DP Vaksin China Rp 507 M
JAKARTA - Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengungkap harga per dosis vaksin Covid-19 sebesar Rp 211.282, untuk vaksin Sinovac yang sudah dipesan.
"Harga per satuan, hasil dari BPKP, LKPP dan KPK, bahkan kejaksaan Rp 211.282 per dosis. Ini untuk program murni, bukan vaksinasi pribadi, ini untuk 3 juta vaksin pertama," ujarnya saat Rapat dengan Komisi IX DPR RI Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Terawan juga menegaskan sudah membayar uang muka sebesar Rp 507 miliar dari total keseluruhan harga vaksin sebesar Rp 633,84 miliar. Jumlah tersebut akan dilunasi jika barang sudah datang.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"Kalau ditanya vaksin sudah ada? Yah vaksin belum ada, tapi kami sudah membayar uang muka, pakai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)," katanya lagi.
Pembelian vaksin tersebut menurutnya sudah tertuang dalam Perpres Nomor 99 turunan dari PMK 28/2020. Untuk tahun depan, pembelian vaksin juga masih akan melalui BA BUN.
"Akan komunikasi terus, kalau barang itu ada, kami juga malu barang belum ada tapi kami sudah bayar uang muka. Sudah diterima Bio Farma sesuai Perpres 99. Kami ikuti kaidah-kaidah apa yang jadi aturannya," tegasnya.
Dia menjawab banyak pertanyaan, khususnya terkait dengan ketersediaan vaksin apakah bisa dilakukan bulan Desember. "Makin baik, makin cepat, tapi harus aman. Kalau (tanya) time schedule wong barang belum ada. Nggak boleh kira-kira. Menyangkut produksi, hasil dari BPOM, kalau barang ada baru persoalannya lain," pungkasnya.**
.png)

Berita Lainnya
Anak yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19 Dilindungi Negara
KPK Tegaskan Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Pidana
Airlangga: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Resmi Berlaku, Kedisiplinan Harus Ditegakkan
OTT Perpanjangan Izin HGU Sawit, Penyidik KPK Garap Saksi Tersangka AP
Pos Brimob di Pegunungan Bintang Ditembaki KKB, Polisi Sebut Tak Ada Korban Jiwa
Penerima Vaksin Covid 19 Tetap Bisa Tularkan Virus Corona, Mengapa?
CSIS: Kartu Prakerja dan UU Ciptaker Solusi yang Melengkapi
Kapolri: Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepalanya Saya Potong
Begini Prosedur Terbaru dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN
Jokowi: Indonesia Berada di Ring of Fire, Bencana Bisa Terjadi Kapan Saja
Komdigi Bekukan Sementara Izin TikTok, Terkait Dugaan Monetisasi Ilegal
Program Diskon Listrik 2022 Diputuskan 1-2 Minggu ke Depan