JAKARTA - Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengungkap harga per dosis vaksin Covid-19 sebesar Rp 211.282, untuk vaksin Sinovac yang sudah dipesan.
"Harga per satuan, hasil dari BPKP, LKPP dan KPK, bahkan kejaksaan Rp 211.282 per dosis. Ini untuk program murni, bukan vaksinasi pribadi, ini untuk 3 juta vaksin pertama," ujarnya saat Rapat dengan Komisi IX DPR RI Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Terawan juga menegaskan sudah membayar uang muka sebesar Rp 507 miliar dari total keseluruhan harga vaksin sebesar Rp 633,84 miliar. Jumlah tersebut akan dilunasi jika barang sudah datang.
"Kalau ditanya vaksin sudah ada? Yah vaksin belum ada, tapi kami sudah membayar uang muka, pakai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)," katanya lagi.
Pembelian vaksin tersebut menurutnya sudah tertuang dalam Perpres Nomor 99 turunan dari PMK 28/2020. Untuk tahun depan, pembelian vaksin juga masih akan melalui BA BUN.
"Akan komunikasi terus, kalau barang itu ada, kami juga malu barang belum ada tapi kami sudah bayar uang muka. Sudah diterima Bio Farma sesuai Perpres 99. Kami ikuti kaidah-kaidah apa yang jadi aturannya," tegasnya.
Dia menjawab banyak pertanyaan, khususnya terkait dengan ketersediaan vaksin apakah bisa dilakukan bulan Desember. "Makin baik, makin cepat, tapi harus aman. Kalau (tanya) time schedule wong barang belum ada. Nggak boleh kira-kira. Menyangkut produksi, hasil dari BPOM, kalau barang ada baru persoalannya lain," pungkasnya.**
.png)
Berita Lainnya
Diskon Hingga 50 Persen, Subsidi Listrik Diperpanjang Hingga Desember
Dipakai untuk Balas Dendam hingga Bungkam Kritik, Aktivis dan Praktisi Medsos Berharap UU ITE Direvisi
FPI Respons Prabowo-Sandi Masuk Kabinet: Tak Ada Kamus Kecewa
Abdul Wahid : Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI Sepakat Kluster Pendidikan Tidak Masuk RUU Omnibus Law
Tidak Kunjung di SK-kan, 4 PCNU di Riau Akan Lakukan Protes di Muktamar NU
Corona Virus Mematikan, Belum Ada Obat Penyembuhnya
Jutaan PNS Tak Kompeten, Bakal Langsung Dipecat?
Tak Cuma Beli Tanah, BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Haji-Umrah dan Penerima KUR
Buktikan Indonesia Negara Hukum, Raffi Ahmad Juga Harus Diproses
Menko Airlangga Beri Lampu Hijau untuk Relaksasi PPNBM
Komisi II DPR Segera Bentuk Panja Seleksi CPNS
Polemik Kasus Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Diproses Hukum