Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Tok, Per 1 April 2022 Mendatang PPN Naik Menjadi 11%
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/16027674172-cakaplah_fgv5k_75991_m.jpg)
JAKARTA (INDOVIZKA) - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, resmi mengetuk palu menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Melalui persetujuan itu, UU HPP nantinya akan melakukan pengaturan kembali atas fasilitas PPN, kenaikan tarif PPh, implementasi pajak karbon, perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai (BKC), pengampunan pajak, dan ketentuan penghapusan sanksi pidana.
Sehingga melalui keputusan itu, Pemerintah akan segera menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap, menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12 persen mulai 1 Januari 2025.
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Artinya tarif PPN sebesar 10 persen yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun hanya akan berlaku hingga kuartal I-2022. Setelahnya akan naik dan kenaikan akan dibebankan kepada masyarakat atau konsumen.
Sebelumnya dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie, yang sekaligus Pimpinan Panja RUU HPP menyebutkan sebanyak 8 fraksi partai politik menyetujui RUU HPP menjadi UU HPP. Hanya satu fraksi, yakni PKS, yang menolak pengesahan RUU HPP.
"Sebanyak 8 fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokraf, PAN dan PPP menyatakan menerima hasil kerja panja dan menyetujui ruu harmoniasi perpajakan segera disampaikan pimpinan DPR dan pembicaran tingkat dua dan disetujui ditetapkan sebagai UUD ada satu fraksi PKS belum menerima hasil panja dan menolak RUU harmonisasi," kata Dolfie dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).
"Saya menayakan seluruh fraksi dan RUU harmoniasi perpajakan? Dapat disetujui?" tanya Dolfie yang dijawab dengan kata "setuju" secara serentak oleh peserta sidang yang mewakili fraksi partai.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, mengucapkan terima kasih telah disetujui RUU HPP. Ini akan menjadi UU APBN bisa menjadi peran penting reformasi perpajakan.
"Atas nama pemerintah kami terima kasih kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi XI atas arahan ini sehingga RUU HPP dapat terlaksana," tutur Yasonna.
Berita Lainnya
Tenaga Honorer Bakal Jadi PNS dan Naik Gaji dalam Revisi UU ASN
Duh! Sri Mulyani Sebut APBD Boros Gaji PNS
KTP Digital Akan Diberlakukan, Ini Perbedaannya Dengan KTP Elektronik
Mendagri Sebut Skenario Pemberian Vaksin Corona Massal di 2022
Memahami Perbedaan Karantina dan Isolasi Covid-19
Jokowi Sebut Istana Negara Akan Pindah ke IKN Baru Pada 2024
Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal Jatuh pada 13 Mei 2021
Posisi Hilal Tinggi, Idul Fitri 1445 Hijriah Berpotensi Serentak
Tahun Depan, PNS Dapat THR dan Gaji ke-13 Tanpa Potongan!
Vaksinasi dan Literasi
Ramai Kritik Luhut Urus Minyak Goreng, Bisa Picu Konflik Kepentingan
Daftar UMR Tertinggi di Indonesia