Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Mendagri Ingatkan Pemerintah Daerah Tidak Mempersulit Izin Berusaha
JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota setempat dapat mempermudah izin berusaha.
Dia mengatakan, pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah.
Karena itu, untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja tersebut perlu pelibatan sektor swasta. Mendagri menjelaskan untuk menarik sektor swasta salah satu kuncinya yakni dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Tito mewanti-wanti agar pemerintah daerah (pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha.
“Buat regulasi yang mempermudah, buat mekanisme yang mempermudah, kalau tidak nanti pengusahanya akan lari, yang dari dalam (negeri) lari ke luar (negeri), dari luar (negeri) tidak mau masuk ke sini (dalam negeri),” katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (14/1).
Mendagri berharap kemudahan berusaha tersebut dapat memacu para investor untuk berebut investasi di Kepri. Dengan begitu, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri dapat memiliki pekerjaan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat kian meningkat.
Tito juga mengingatkan agar jajaran pemerintah setempat dapat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meski memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis, Mendagri menekankan keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.
Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Tak hanya itu, bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal.
Menurut Tito dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif.
“Tapi ya kita serahkan kepada bapak gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama,” tutupnya.
.png)

Berita Lainnya
Vaksinasi Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan
Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadan Jatuh pada Selasa 13 April 2021
Menko Airlangga: Ekonomi Pulih, UMKM Akses Fasiltas KUR
1,6 Juta Data Tak Lolos Validasi BLT Pekerja
Tekan Kabar Hoax, Bawaslu,KPU,KPI dan Dewan Pers Bentuk Gugus Tugas Penyiaran Berita
Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara, DPR Siap Menjadi Relawan Uji Klinis Fase 2
Raih Perunggu Cabor Domino, Alzamret Malik Bawa Pulang Medali Kedua untuk Riau
Soal Muktamar NU, Ketua Ikatan Gus Indonesia Laporkan 3 Media ke Dewan Pers
Akta Penggabungan Ditandatangani, Bank Syariah Indonesia Langsung Tancap Gas
Tarif Tertinggi Rapid Test Hanya Rp150 Ribu
Mesir Terima Gelombang Pertama Vaksin Covid-19
Operator Bandara Minta Harga Rapid Test di Bawah Rp100 Ribu