Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Mendagri Ingatkan Pemerintah Daerah Tidak Mempersulit Izin Berusaha
JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota setempat dapat mempermudah izin berusaha.
Dia mengatakan, pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah.
Karena itu, untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja tersebut perlu pelibatan sektor swasta. Mendagri menjelaskan untuk menarik sektor swasta salah satu kuncinya yakni dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Tito mewanti-wanti agar pemerintah daerah (pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha.
“Buat regulasi yang mempermudah, buat mekanisme yang mempermudah, kalau tidak nanti pengusahanya akan lari, yang dari dalam (negeri) lari ke luar (negeri), dari luar (negeri) tidak mau masuk ke sini (dalam negeri),” katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (14/1).
Mendagri berharap kemudahan berusaha tersebut dapat memacu para investor untuk berebut investasi di Kepri. Dengan begitu, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri dapat memiliki pekerjaan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat kian meningkat.
Tito juga mengingatkan agar jajaran pemerintah setempat dapat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meski memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis, Mendagri menekankan keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.
Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Tak hanya itu, bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal.
Menurut Tito dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif.
“Tapi ya kita serahkan kepada bapak gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama,” tutupnya.
.png)

Berita Lainnya
Masuk Daftar Perempuan Berpengaruh Dunia, Berapa Harta Bos Pertamina Nicke Widyawati?
Telkomsel Hadirkan Banyak Promo Menarik di RAFI 2021, Intip Yuk
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Dilaporkan ke KPK
Kemensos Pastikan Kebutuhan Pangan Pengungsi Semeru Terpenuhi
Untuk Dapatkan Banpres Usaha Mikro Penerima Tak Boleh Punyak Utang, Begini Respon DPR
Jokowi Diprediksi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng dalam Waktu Dekat
Saat Covid-19, INDEF: Mudik Lebaran Tak Mampu Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Vaksin Nusantara Terganjal Kaidah Klinis Percobaan Terhadap Hewan, Peneliti Diminta Ikuti Prosedur
Minimalisir Korban Jiwa, Mensos Minta Kepala Daerah Petakan Lokasi Rawan Bencana
PPKM Mikro Diperpanjang dari 23 Februari Sampai 8 Maret 2021, Airlangga Hartanto: Kita Lihat Update
Resmi, DPR dan Pemerintah Sepakat UU Pemilu Batal Direvisi
Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021