Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Prokes Saat Libur Nataru
JAKARTA (INDOVIZKA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah melalui Satgas Covid-19 dapat melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan khususnya pada libur akhir tahun 2020.
"Libur panjang akhir tahun ini akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan untuk mengunjungi destinasi wisata menjelang libur akhir tahun," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12/2020).
Hal itu dikatakan Azis terkait pemberitaan meningkatnya penjualan tiket liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya Bali. Beberapa provinsi pun membuat regulasi-nya sendiri dalam memperketat protokol kesehatan seperti adanya wajib tes usap atau PCR 1 sampai 2 hari menjelang keberangkatan.
Dia meminta Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas. Karena itu, menurut dia perlu ada langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik. "Jika ada aturan yang tegas, masyarakat pasti akan mematuhinya," ucapnya.
Dia menilai yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mampu menyosialisasikan, mengawasi dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan. Pemda, kata Azis, harus aktif sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan dan Pemda harus bertanggungjawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan Covid-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun.
Selain itu, Azis mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan kordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era Covid-19.
"Kementerian Pariwisata perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi Pemda sehingga penerapan pada fasilitas umum agar dapat terimplimentasi dengan sempurna," jelasnya.
Dia berharap peran aktif Kementerian Pariwisata dalam membuat prosedur standar operasional (SOP), regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata. Langkah itu menurut dia adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga penerapan protokol diperlukan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Dia berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar di antisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Azis menilai dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.
"Saya mendesak agar pemerintah memiliki strategi yang matang dalam mengantisipasi situasi ini. DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Ini Enam Klaster Rencana Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Serikat Pekerja Sebut Aturan JHT Cair Umur 56 Tahun Tanpa Persetujuan Buruh
Resmi, DPR dan Pemerintah Sepakat UU Pemilu Batal Direvisi
DPR Pilih Mokh Najih sebagai Ketua Ombudsman RI, Berikut Daftar Komisionernya
Viral Pengemudi Fortuner Acungkan Pistol Usai Tabrak Motor
Maksimal 5 Kg, Beli Minyakita Wajib Pakai KTP
Jelang Pelantikan, Seluruh Kepala Daerah Berkumpul, Ada Apa ??
Kemenkes Ungkap Dua Kondisi Tak Bisa Divaksinasi saat Puasa
Usulan Calon Kapolri Diserahkan Mensesneg, DPR akan Panggil Listyo Sigit Pekan Depan
Dipakai untuk Balas Dendam hingga Bungkam Kritik, Aktivis dan Praktisi Medsos Berharap UU ITE Direvisi
MK Tolak Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2024, Begini Tanggapan Anies
Program Subsidi Tagihan Listrik Diperpanjang? Ini Penjelasan PLN