Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Prokes Saat Libur Nataru
JAKARTA (INDOVIZKA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah melalui Satgas Covid-19 dapat melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan khususnya pada libur akhir tahun 2020.
"Libur panjang akhir tahun ini akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan untuk mengunjungi destinasi wisata menjelang libur akhir tahun," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12/2020).
Hal itu dikatakan Azis terkait pemberitaan meningkatnya penjualan tiket liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya Bali. Beberapa provinsi pun membuat regulasi-nya sendiri dalam memperketat protokol kesehatan seperti adanya wajib tes usap atau PCR 1 sampai 2 hari menjelang keberangkatan.
Dia meminta Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas. Karena itu, menurut dia perlu ada langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik. "Jika ada aturan yang tegas, masyarakat pasti akan mematuhinya," ucapnya.
Dia menilai yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mampu menyosialisasikan, mengawasi dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan. Pemda, kata Azis, harus aktif sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan dan Pemda harus bertanggungjawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan Covid-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun.
Selain itu, Azis mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan kordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era Covid-19.
"Kementerian Pariwisata perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi Pemda sehingga penerapan pada fasilitas umum agar dapat terimplimentasi dengan sempurna," jelasnya.
Dia berharap peran aktif Kementerian Pariwisata dalam membuat prosedur standar operasional (SOP), regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata. Langkah itu menurut dia adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga penerapan protokol diperlukan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Dia berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar di antisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Azis menilai dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.
"Saya mendesak agar pemerintah memiliki strategi yang matang dalam mengantisipasi situasi ini. DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Menaker: Pengusaha Bayar Upah di Bawah UMP Dikenakan Sanksi Pidana
Satgas Covid-19 Minta Pemda Tegas Larang Warga Mudik
Soal Tanah Terkontaminasi Minyak, Ini Jawaban Presiden Direktur Chevron
Sepanjang 2020 Indonesia Hadapi 3.253 Bencana, Jokowi: Bukan Angka yang Kecil Tapi Cobaan
Lampung Diguncang Gempa, Tak Potensi Tsunami
Kakorlantas Tegaskan Samsat Berbasis Digital Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara, DPR Siap Menjadi Relawan Uji Klinis Fase 2
Ketum Baru F-SBPU Dukung Yorrys Raweyai Kembali Pimpin KSPSI Periode 2021-2026
Mendagri Terbitkan SE Optimalkan PeduliLindungi Antisipasi Omicron
Jam Kerja ASN Selama Ramadhan Hingga Pukul Tiga Sore
Rp 400 Miliar Disiapkan untuk Vaksin Merah Putih
Angka Kematian Anak Akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi se-Dunia