Kader di Riau Minta Gejolak di Internal PPP Tak Diumbar ke Publik

Zulkarnain Kadir

PEKANBARU (INDOVIZKA) - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau, Dr H Zulkarnain Kadir SH MH, meminta setiap permasalahan di internal DPP PPP untuk tidak diumbar ke publik, dan diselesaikan secara internal.

Hal tersebut menyusul pernyataan, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Antar Lembaga yang juga Ketua Gerakan Penyelamatan (GP) PPP, Rusli Effendi.


Zulkarnain Kadir mengatakan, akan sampai kapan PPP bisa besar jika di internal terus menerus bertengkar dan memicu perpecahan.

"Sampai kapan mau besar kalau bertengkar terus. Apalagi membawa-bawa nama presiden. Toh selama ini juga PPP pendukung pak Jokowi. Malu kalau begini terus dilihat publik dan kader. Sudahlah sebelumnya ketum PPP ditangkap karena korupsi, dan sekarang baru terpilih ketum baru sudah ribut-ribut," kritik Zulkadir, Kamis (11/2/2021).

Zulkadir juga berharap, jangan keributan yang diumbar karena ada pihak-pihak yang tidak masuk pengurus DPP saat ini. "Pengurus itu berganti ganti biasa saja. Masa mau kita seumur hidup disana (pengurus). Banyak kader PPP juga yang antri dan ingin membesarkan PPP," cakapnya lagi.

"Saran saya, musyawarahlah dengan baik. Kalau tak ada jalan keluar dan tak sejalan lagi pindah saja ke partai lain. Partai begitu banyaknya sekarang. Mari kita besar kan PPP kedepan jangan buat riuh," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya Rusli Effendi meminta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham) untuk menolak daftar pengurus DPP PPP hasil Muktamar PPP ke-9 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia mengatakan hal itu bukan karena dasar sakit hati melainkan semata-mata untuk menyelamatkan partai berlambang Kakbah itu, dari upaya pembungkaman politik oleh pihak penguasa yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut melakukan intervensi kepada PPP dengan menitipkan Soeharso Monoarfa untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP.

"Bukan karena sakit hati, tetapi ini memang gerakan penyelamatan PPP dari ancaman pembungkaman politik, melalui campur tangan penguasa. Karena kepada saya sendiri dan teman-teman pengurus DPP, Soeharso Monoarfa mengakui dirinya tidak mau jadi Ketum melainkan Presiden Jokowi yang memintanya," ujar Rusli Effendi kepada INDOVIZKA.com, Kamis (11/2/2021).






[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]


Tulis Komentar