Pilihan
Istana Pertanyakan Logika SBY Soal Tudingan Kudeta Demokrat
JAKARTA (INDOVIZKA) - Pihak Istana Presiden, melalui tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mempertanyakan logika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan kapasitas sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, yang belakangan ini dinilai terlalu sibuk menyudutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), atas isu kudeta di internal Partai Demokrat.
Dimana tindakan SBY itu, dianggap tidak penting bagi negara. Terlebih lagi setelah adanya pernyataan resmi dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang telah berulangkali meluruskan keterlibatannya pada isu kudeta di Partai Demokrat. Serta menegaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.
"Tidak ada hubungannya apa yang dilakukan Pak Moeldoko dengan mencoreng nama besar Pak Jokowi. Kan Pak Moeldoko itu kan sudah berkali-kali bilang, sebagai kepala staf ada orang datang minta ketemu, foto-foto, minum teh, dilayani, pulang. Kenapa mesti Pak Jokowi dan Pak Moeldoko yang jadi pembicaraan dan 'digebukin'? Di mana logikanya? Logika apa dipakai itu?" kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).
Sikap Ngabalin yang mempertanyakan logika SBY itu, ditegaskannya mengingat kapasitas dari SBY sebagai mantan Presiden yang terkesan hanya mementingkan urusan Partainya semata. Tanpa memikirkan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan rakyat.
"Kalau hari-hari ngomong Pak Moeldoko, hari-hari ngomong Demokrat, hari-hari ngomong tentang bagaimana strategi Moeldoko mau mengambil alih Demokrat, apa ya... itu nanti rakyat itu merasa, `apa sih yang dipikirkan untuk kita ini?` Kasihan, nanti rakyat itu merasa tidak terwakili, sementara Demokrat itu kan ada di tangan Pak SBY. Ketua Dewan Pembina," tegasnya.
Karenanya Ngabalin, berharap agar SBY menyadari kapasitasnya yang besar itu. Sehingga mulai kembali berbalik, untuk mengkritisi pemerintah dengan mewakili kepentingan rakyat yang nyata.
"Tetapi buatlah sesuatu yang rakyat itu bisa merasa terwakili, rakyat itu merasa welcome dengan apa yang beliau bicarakan, ocehannya itu," sebut Ngabalin.
Dalam kesempatan yang sama kepada wartawan, Ngabalin kembali menegaskan Presiden Jokowi tidak tahu menahu dengan urusan yang melibatkan Moeldoko, pada isu kudeta Demokrat. Karenanya SBY diminta untuk tidak lagi membawa-bawa Jokowi dalam isu tersebut.
"Karena Pak Moeldoko apa... kepala staf Kantor Staf Presiden, aduh... mana yang urusan begitu Pak Jokowi tahu. Mana Pak Jokowi ikut-ikut ini," jelas Ngabalin.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY dalam keterangan videonya, menyampaikan pernyataan meyakini apa yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkannya menyusul isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang telah menyeret eks Panglima TNI tersebut.
"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko, adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi," kata SBY dalam keterangannya di sebuah video yang dirilis Rabu (24/2/2021).
Eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga yakin Presiden Jokowi memiliki integritas. Menurut dia, sikap itu jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu.
"Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau," ujarnya.
.png)

Berita Lainnya
Kunjungi Riau Dua Hari, DPP SantaNU Apresiasi Menteri LHK Peduli Lingkungan Riau
Ahmad Doli: Revisi UU Pemilu Langkah Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi
Demokrat Dekralasi Anis Sebagai Capres di 2024
Partai Pengusung Anies-Muhaimin di Inhil Akan Bentuk Tim BAJA AMIN
Marzuki Alie dan Jhoni Allen Resmi Gugat AHY, Teuku Riefky, serta Hinca Pandjaitan
Aktifkan Ketua Harian, Ini Susunan Lengkap Pengurus PKB Riau 2021 - 2026
PKB Riau Klaim Menang Pilkada di 6 Kabupaten
PKB Pandai Membaca Momen, Abdul Wahid Pemimpin yang Solutif
UAS Masuk Tim Kampanye Pasangan Hafit-Erizal di Pilkada Rokan Hulu 2020
Last Minute, PAN Usung Paslon Ferryandi-Dani di Pilkada Inhil
Pemuda Pancasila Pekanbaru Ingatkan Musda KNPI Riau Jangan Ditunggangi Kepentingan Politik Praktis
Hadapi Pilkada Serentak 2024, PKB Riau Resmi Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah