Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar mengakui kalau pihaknya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menjalin kesepakatan bersama, di tahun 2021 mendatang akan lebih memperhatikan masalah Pokir (Pokok-pokok Pikiran) Anggota Dewan untuk 'diaplikasikan' dalam kegiatan APBD.

Diakui, selama ini sangat minim sekali Pokir yang merupakan aspirasi masyarakat yang diserap lewat Reses anggota dewan itu terealisasi jadi kegiatan di APBD. Bahkan untuk tahun 2020 mendatang sudah dipastikan Pokir dewan satupun tidak ada yang terealisasi di kegiatan APBD Riau.

"Yah, memang masalah Pokir selama ini kurang mendapat perhatian, kalaupun ada sangat minim. Kalau boleh dipersentasekan mungkin hanya sekitar 0,5 persen. Untuk tahun 2020 tidak ada, karena terlambat mengajukan yang hal itu tidak dibenarkan. Ke depan ini akan jadi perhatian, dimasukkan dari awal dan sudah juga ada kesepakatan dengan pemprov realisasi akan lebih diperhatikan," katanya.

Ditambahkan politisi Demokrat ini, dari kesepakatan antara pihak DPRD Riau dengan Pemprov, Pokir yang diserap dari hasil reses ini akan dibuatkan telaahnya dan diajukan diawal tahun.

"Jadi sudah ada kesepakatan kita dengan pak gubernur, pengajuan Pokir 2021 akan diajukan pada bulan Januari tahun 2020 ini," katanya lagi memberikan penjelasan. (MCR/Ch)