PEKANBARU (INDOVIZKA) - Lembaga Kesultanan Siak, memprotes kebijakan Gubernur Riau, Syamsuar karena tidak ikut diundang pada pertemuan dengan Panja Migas Komisi VII di Balai Serindit, hari ini, Selasa (9/3/2021).

Demikian disampaikan oleh H. Tengku Said Muhammad Amin, generasi ketiga Sultan Syarif Hasyim (Sultan Siak ke XI).

"Padahal pada RDP di DPR RI tanggal 9 Februari lalu, Lembaga Kesultanan Siak juga ikut dan diterima oleh Panja," kata Tengku Said.

Gubernur Riau, kata Tengku Said telah abai dan melecehkan Lembaga Kesultanan Siak sebagai zuriyat sah dari Sultan Siak Sri Indrapura. Padahal, katanya, belum ada negeri ini, Kesultanan Siak dengan Istana Asyiriyah sudah tegak berdiri dengan megahnya di Siak Sri Indrapura.

"Belum lagi Sumber Daya Alam yang dikuras di negeri ini pertama kalinya diserahkelolakan oleh Sultan Syarif Kasim pada tahun 1930 kepada NPPM untuk dieksplorasi serta pada tahun 1970 diserahterima dari NPPM kepada PT.Caltex Pacific Indonesia oleh Pewaris Kesultanan Siak Tengku Syed Ibrahim pada saat itu," cakapnya.

Selama ini, ujar Tengku, pemimpin daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat Riau pada umumnya selalu mengeluh dan mengingatkan pemerintah pusat bahwa Kesultanan Siak telah menyumbangkan harta kekayaannya untuk kemerdekaan Indonesia, menguras sumber Daya Alam Riau untuk pusat.

"Tetapi kenyataannya kami dari Zuriat Kesultanan Siak seperti tak dianggap, senyap dibiarkan merayap seperti ada dan tiada," ketusnya.

"Riau ini, merupakan bahagian wilayah Kesultanan Siak, patutnya Gubernur Riau ingat hal itu, jangan sejarah dilupakan dan seakan tidak ada. Awas kualat nanti, Orang orang Melayu selalu mengingatkan, ala tanda orang tersesat, membalas budi tiada ingat, apa tanda orang yang malang, tidak mengingat budi orang. Tunjuk ajar di atas sepatutnya lah selalu dicermati dan dipedomani oleh pemimpin negeri saat ini," tukasnya.

Sumber :