DUMAI (INDOVIZKA) - Menjelang kontrak kerja sama PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan berakhir 9 Agustus 2021 mendatang, Wakil Ketua DPRD Dumai Mawardi mendesak pihak terkait untuk melibatkan Pemerintah Dumai, dalam memverifikasi aset PT CPI yang berada di wilayah pemerintahan Kota Dumai.

Politisi PKS Ini menjelaskan, Kota Dumai merupakan wilayah yang banyak aset milik PT Chevron Pasific Indonesia, baik pengolahan maupun dermaganya, serta tanah. Dia minta agar jangan Pemerintah Kota Dumai suatu saat menanggung beban, karena tidak dilibatkan dalam memverifikasi aset PT CPI.

"Data aset yang berkaitan dengan geologi dan geofisika, perizinan, prosedur standar operasional (SOP), fasilitas produksi, pertanahan, kontrak barang dan jasa, sumber daya manusia dan program pengembangan masyarakat itu sangat perlu. Terutama tentang tanah yang selama ini menjadi beban pemerintah Kota Dumai dalam penyelesaiannya, antara perusahaan dan masyarakat," ujar Mawardi kepada INDOVIZKA.com, Jumat (2/4/2021).

Dirinya juga menegaskan, Kota Dumai sebagai Kota Pengelola, tidak sedikit aset dari PT CPI, seharusnya Pemerintah Kota Dumai dilibatkan dalam verifikasinya, terutama yang ada di Kota Dumai.

"Bayangkan saja semenjak Agustus 2020 hingga Maret 2021, Chevron telah menyerahkan seluruh data kepada SKK Migas. Tapi Pemerintah Kota Dumai belum pernah dilibatkan untuk memverifikasinya. Apakah Pemerintah Kota Dumai hanya akan jadi penonton dan menanggung beban nantinya, karena ketidaktahuan, yang mana aset Pemko dan aset negara serta aset masyarakat," jelasnya.

Di samping itu, dia juga berharap kepada Pemerintah Kota Dumai, untuk kembali menadata aset PT CPI di Kota Dumai, terutama kawasan konsesi lahan penduduk warga agar bisa dievaluasi kembali.

"Apakah akan masuk ke aset warga atau ke aset pengelola. Begitu juga tentang pelabuhan PT CPI, apakah akan dikelola pemerintah Dumai atau diambil alih oleh pengelola nantinya. Jangan nanti sudah gejolak, baru pemerintah daerah dilibatkan. DPRD Dumai akan tetap fokus ikut mengawasi tentang peralihan pengelolaan blok Rokan ini, terutama mengenai aset yang ada di kawasan Kota Dumai," tegas Mawardi.

Sumber :