Pilihan
Dilarang Kubu AHY Gunakan Atribut Partai,
Max Sopacua: Emangnya Bapak Moyangamu yang Punya Partai Demokrat
JAKARTA (INDOVIZKA) - Merespon pernyataan Kepala Badan Komunikasi Srategis Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra yang melarang penggunaan atribut partai oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko, pendiri Partai Demokrat Max Sopacua, meradang dan menegaskan tidak ada hak bagi kubu AHY untuk melarang dirinya dan kelompoknya dalam penggunaan atribut tersebut.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima INDOVIZKA.COM, Max Sopacua mengatakan Herzaky Mahendra Putra sebagai anak kemarin soreh dan terkesan menganggap dirinya sebagai orang lama di Partai Demokrat.
"Jangan main-main Herzaky, anak kemarin sore baru masuk Demokrat saja sudah belagu mau ngatur-ngatur. Jangan berbicara seolah-olah orang lama di Demokrat. Kami nggak boleh pakai artribut Partai Demokrat? Emangnya bapak moyang kamu yang punya Partai Demokrat, kok melarang-larang?," ujar Max Sopacua, Rabu (7/4/2021).
Ditegaskannya, keberadaan Herzaky Mahendra Putra di Partai Demokrat sejauh ini bersumber dari lembaga struktural ilegal di Partai Demokrat yang didirikan oleh AHY yakni Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma). Sehingga dinilai tidak memiliki kompeten untuk berkomentar atas kisruh Partai Demokrat saat ini.
"Dia itu masuk Partai Demokrat dari Kogasma yang dipimpin AHY, dia itu nggak tau apa-apa soal Partai Demokrat, jadi jangan sok tahu," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan sejumlah media, Kepala Badan Komunikasi Srategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengingatkan agar Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak lagi menggunakan atribut Demokrat atau mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat, karena publik tidak akan ada yang mau peduli pada mereka.
Selain itu, dikatakan Herzaky Mahendra Putra, apa yang kini dilakukan oleh kubu Moeldoko itu, hanya sebatas menciptakan kegaduhan setelah permohonan mereka terkait pengesahan kongres luar biasa ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Jangan teriak sana-sini, pakai atribut Demokrat yang mereka tidak punya hak untuk memakainya. Kami tahu, tanpa pakai atribut Demokrat, tanpa bawa-bawa nama Partai Demokrat, media massa, publik, tidak ada yang peduli dengan mereka," ucapnya.**
.png)

Berita Lainnya
Pendaftaran Sudah Dibuka, Kepala Daerah Maju Nyaleg Harus Mundur
Bawaslu Ungkap Lima Tantangan Dalam Pilkada Serentak 2020
Berhembus Isu Walikota Firdaus Ikut 'Gerbong' Demokrat Moeldoko
Raih 56.500 Suara, PKB Dominasi Pileg DPRD Inhil
Diserahkan ke DPP, Formatur sudah Rampungkan Struktur DPW PAN di Bawah Komando Alfedri
Golkar Rohil dan Inhu Belum Musda, Syamsuar: Tahun Ini Harus Selesai
Politisi PKB Sebut Risma Kandidat Kuat Gubernur DKI, Anies Terancam
Bawaslu Inhil Gelar Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Baswalu
Komisi II DPR RI Tegaskan Penundaan Pilkada Bukan Ranah Bawaslu
Didorong Jadi Capres 2024 oleh MKGR, Airlangga Acungkan Jempol ke Atas
DPC PKB Inhil Siap Sukseskan Pemilu 2024
Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat