Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Jangan Hanya Larang Mudik, Pemerintah Diminta Juga Tutup Tempat Wisata
(INDOVIZKA)-Ahli meminta larangan mudik diikuti dengan penutupan tempat wisata agar kebijakan tersebut tidak terkesan setengah hati
Hal ini disampaikan sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho. Sebelumnya, pemerintah menerapkan larangan mudik yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.
"Sebaiknya tempat wisata juga ditutup bersamaan dengan tenggang waktu larangan mudik sehingga kebijakan untuk mencegah naiknya kasus Covid-19 tidak terkesan setengah-setengah," kata Sosiolog Unud Wahyu Budi Nugroho saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Sabtu (17/4/2021), seperti dikutip Antara.
Menurutnya, jika terjadi penolakan atas kebijakan penutupan tempat wisata, pemerintah bisa memberikan bantuan bagi pelaku industri dengan memberikan insentif.
"Bisa jadi yang paling menolak kebijakan ini adalah pelaku bisnis pariwisata (jika wisata ditutup) dan sempat ada wacana pemerintah memberikan insentif bagi sektor jasa transportasi. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk pelaku industri pariwisata supaya resistennya tidak terlalu keras," katanya.
Selain pelarangan mudik, pemerintah juga meminta moda transportasi juga diminta tidak beroperasi selama 6 sampai 17 Mei 2021. Kebijakan ini juga dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Kata Wahyu situasi ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi jasa transportasi.
"Tetapi kemarin ada wacana yang cukup baik dari pemerintah untuk memberikan insentif bagi sektor jasa ini guna mengurangi kerugian atau berkurangnya pemasukan akibat larangan mudik," katanya.
Ia mengatakan larangan mudik diperkirakan akan sulit terealisasi karena adanya faktor budaya dan tradisi yang kuat. Kata dia, sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya dalam masyarakat kita untuk berkumpul bersama keluarga besar pada hari-hari besar keagamaan.
"Namun, pada masa pandemi ini, masyarakat harus terus dirasionalkan dan diingatkan...Pulang ke kampung halaman, apalagi menggunakan kendaraan umum, sangatlah berisiko," katanya.
Menurutnya, tidak wajar jika masa pandemi ini masih ada yang nekat untuk mudik, karena kasus Covid-19 di tanah air masih fluktuatif, bahkan belum pernah berkurang secara signifikan.
"Jika kita melihat kasus di negara-negara lain yang justru kembali mengalami kenaikan (kasus positif), Jerman misalkan, baru saja kembali melakukan kebijakan lockdown," katanya.
.png)

Berita Lainnya
Usai Dapat Alat Berat dari PT IMIP, Kemnaker Siap Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja
Kementerian Koperasi Klaim Pendirian Perseroan Perorangan Kini Mudah dan Cepat
Jalan Putus Akibat Longsor di Perbatasan Solok-Padang, Lalu Lintas Lumpuh Total
Sosok Bripda Tazkia, Polwan Polda Kalteng Dipukul Anggota TNI
Jokowi Sudah Minta Menkumham Siapkan Revisi UU ITE
Sandiaga Uno Berencana Berikan DAK bagi Desa Wisata dan Pelaku Seni Budaya
BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja, Ini Syarat dan Cara Lamarnya
Wahid Sampaikan Dukungan Penambahan Kuota BBM yang Diusulkan Gubri kepada BPH Migas
Beredar Info Kuota Jemaah Haji 2021, Ini Penjelasan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi
Habib Rizieq Shihab Minta Dibebaskan Jika Peristiwa Kerumunan di Seluruh Indonesia Tidak Diproses Hukum
Rincian 7 BUMN yang Dapat PMN Sebesar Rp 38,4 Triliun Tahun Ini
Abdul Wahid Minta Dirut PLN Gesa Pendistribusian Jaringan Listrik Hingga ke Dusun Terpencil