Pilihan
Jangan Hanya Larang Mudik, Pemerintah Diminta Juga Tutup Tempat Wisata
(INDOVIZKA)-Ahli meminta larangan mudik diikuti dengan penutupan tempat wisata agar kebijakan tersebut tidak terkesan setengah hati
Hal ini disampaikan sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho. Sebelumnya, pemerintah menerapkan larangan mudik yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.
"Sebaiknya tempat wisata juga ditutup bersamaan dengan tenggang waktu larangan mudik sehingga kebijakan untuk mencegah naiknya kasus Covid-19 tidak terkesan setengah-setengah," kata Sosiolog Unud Wahyu Budi Nugroho saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Sabtu (17/4/2021), seperti dikutip Antara.
Menurutnya, jika terjadi penolakan atas kebijakan penutupan tempat wisata, pemerintah bisa memberikan bantuan bagi pelaku industri dengan memberikan insentif.
"Bisa jadi yang paling menolak kebijakan ini adalah pelaku bisnis pariwisata (jika wisata ditutup) dan sempat ada wacana pemerintah memberikan insentif bagi sektor jasa transportasi. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk pelaku industri pariwisata supaya resistennya tidak terlalu keras," katanya.
Selain pelarangan mudik, pemerintah juga meminta moda transportasi juga diminta tidak beroperasi selama 6 sampai 17 Mei 2021. Kebijakan ini juga dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Kata Wahyu situasi ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi jasa transportasi.
"Tetapi kemarin ada wacana yang cukup baik dari pemerintah untuk memberikan insentif bagi sektor jasa ini guna mengurangi kerugian atau berkurangnya pemasukan akibat larangan mudik," katanya.
Ia mengatakan larangan mudik diperkirakan akan sulit terealisasi karena adanya faktor budaya dan tradisi yang kuat. Kata dia, sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya dalam masyarakat kita untuk berkumpul bersama keluarga besar pada hari-hari besar keagamaan.
"Namun, pada masa pandemi ini, masyarakat harus terus dirasionalkan dan diingatkan...Pulang ke kampung halaman, apalagi menggunakan kendaraan umum, sangatlah berisiko," katanya.
Menurutnya, tidak wajar jika masa pandemi ini masih ada yang nekat untuk mudik, karena kasus Covid-19 di tanah air masih fluktuatif, bahkan belum pernah berkurang secara signifikan.
"Jika kita melihat kasus di negara-negara lain yang justru kembali mengalami kenaikan (kasus positif), Jerman misalkan, baru saja kembali melakukan kebijakan lockdown," katanya.
.png)

Berita Lainnya
Kementerian PUPR Butuh Tambahan Rp1,16 T Dukung Presidensi G20 Hingga MotoGP
Jemaah Haji Asal Riau Meninggal Dunia di Makkah Bertembah Jadi 4 Orang
Golkar: Jangan Asal Bunyi dalam Kritik Pemerintah, Apalagi Menyebarkan Hoaks
Hasil Rapat Pleno Tetapkan Ninik Rahayu sebagai Ketua Dewan Pers
Pemerintah akan Bedakan Izin Usaha Investasi Berisiko Tinggi
PNS Part Time Ramai Diperbincangkan, Ternyata Segini Gaji dan Bakal Dapat Pensiunan
Kisah Pilu Ayah Bawa Jenazah Anak Pakai Motor dari RS karena Tak Cukup Sewa Ambulans
Kejagung Tuntut Mati Terdakwa Asabri, Koruptor Diyakini Bakal Kapok
Bupati dan Walikota Dilarang Ecer Anggaran, Presiden Minta APBD Dikonsentrasikan
Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadan Jatuh pada Selasa 13 April 2021
Dunia Tidak Siap Hadapi Pandemi Berikutnya
WhatsApp Bisa Video Call Dengan 50 Peserta, Ancam Zoom