Pilihan
Jangan Hanya Larang Mudik, Pemerintah Diminta Juga Tutup Tempat Wisata
(INDOVIZKA)-Ahli meminta larangan mudik diikuti dengan penutupan tempat wisata agar kebijakan tersebut tidak terkesan setengah hati
Hal ini disampaikan sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho. Sebelumnya, pemerintah menerapkan larangan mudik yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.
"Sebaiknya tempat wisata juga ditutup bersamaan dengan tenggang waktu larangan mudik sehingga kebijakan untuk mencegah naiknya kasus Covid-19 tidak terkesan setengah-setengah," kata Sosiolog Unud Wahyu Budi Nugroho saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Sabtu (17/4/2021), seperti dikutip Antara.
Menurutnya, jika terjadi penolakan atas kebijakan penutupan tempat wisata, pemerintah bisa memberikan bantuan bagi pelaku industri dengan memberikan insentif.
"Bisa jadi yang paling menolak kebijakan ini adalah pelaku bisnis pariwisata (jika wisata ditutup) dan sempat ada wacana pemerintah memberikan insentif bagi sektor jasa transportasi. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk pelaku industri pariwisata supaya resistennya tidak terlalu keras," katanya.
Selain pelarangan mudik, pemerintah juga meminta moda transportasi juga diminta tidak beroperasi selama 6 sampai 17 Mei 2021. Kebijakan ini juga dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Kata Wahyu situasi ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi jasa transportasi.
"Tetapi kemarin ada wacana yang cukup baik dari pemerintah untuk memberikan insentif bagi sektor jasa ini guna mengurangi kerugian atau berkurangnya pemasukan akibat larangan mudik," katanya.
Ia mengatakan larangan mudik diperkirakan akan sulit terealisasi karena adanya faktor budaya dan tradisi yang kuat. Kata dia, sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya dalam masyarakat kita untuk berkumpul bersama keluarga besar pada hari-hari besar keagamaan.
"Namun, pada masa pandemi ini, masyarakat harus terus dirasionalkan dan diingatkan...Pulang ke kampung halaman, apalagi menggunakan kendaraan umum, sangatlah berisiko," katanya.
Menurutnya, tidak wajar jika masa pandemi ini masih ada yang nekat untuk mudik, karena kasus Covid-19 di tanah air masih fluktuatif, bahkan belum pernah berkurang secara signifikan.
"Jika kita melihat kasus di negara-negara lain yang justru kembali mengalami kenaikan (kasus positif), Jerman misalkan, baru saja kembali melakukan kebijakan lockdown," katanya.
.png)

Berita Lainnya
Penolakan UU Ciptaker, Abdul Wahid: Saya Melihat Ada Misleading
Soal Tanah Terkontaminasi Minyak, Ini Jawaban Presiden Direktur Chevron
Ramai Kritik Luhut Urus Minyak Goreng, Bisa Picu Konflik Kepentingan
DPRD Kampar Dukung Penuh Terwujudnya Perda Tali Bapilin Tigo
GPI Polisikan Jhoni Allen dan Darmizal Atas Pelanggaran Prokes di KLB Sibolangit
Airlangga: Raih Kepercayaan Konsumen dengan Percepat Program Vaksinasi Nasional
Epidemiolog Sebut Kemungkinan Virus Corona Varian Baru Sudah Masuk Indonesia
Pekan Ketiga Februari, Modal Asing Rp3,5 T Keluar dari RI
Perpres Kartu Prakerja Terbit: Begini Cara Daftar Kartu Pra-Kerja Online
DPR Minta Nadiem Kaji Ulang Pembukaan Sekolah Januari 2021
Vaksin Booster Syarat Mudik Lebaran Mulai Tuai Protes di Masyarakat
Kapolri Minta Penyekatan Mudik Diperketat Jelang Idul Fitri