JAKARTA, (INDOVIZKA)- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besarnya secara resmi telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Negara Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, izin itu diberikan menyusul laju perkembangan Covid-19 di Indonesia mulai membaik dalam beberapa waktu terakhir.

"Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia," ujar Retno dalam jumpa pers daring, Sabtu (9/10).

Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia, kata Retno, saat ini tengah meminimalisir segala hambatan pembukaan kembali pelaksanaan umroh untuk jamaah dari Indonesia.

Retno menyatakan pemerintah RI dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini dalam tahap akhir pembahasan teknis, antara lain terkait vaksin dan proses karantina.

"Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," ucap Retno seperti dilansir dari berbagai sumber.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, termasuk otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan baru tersebut.

Saudi diketahui pada Agustus 2021 sudah membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah bagi negara-negara tertentu, tapi belum untuk Indonesia.

Berdasarkan keputusan terakhir, Saudi kini telah mengakui vaksin Covid-19 produksi China, Sinovac dan Sinopharm. Sebelumnya Saudi hanya mengakui empat vaksin corona yakni Pfizer, AstraZeneca, Modern dan Jhonson and Jhonson. Namun, Saudi mewajibkan pengunjung disuntik vaksin booster dari 4 jenis vaksin yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Jhonson and Jhonson. 

Sementara itu, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama bergerak cepat untuk menindaklanjuti lampu hijau yang diberikan Arab Saudi untuk jamaah umroh Indonesia. 

"Kami sedang berkomunikasi dengan Kemenlu, Kemenkes dan KJRI Jeddah untuk membahas langkah teknis (penerimaan jamaah umroh Indonesia)," ungkap Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, saat dihubungi, Sabtu (9/10).

Nur Arifin mengatakan, banyak yang perlu dikoordinasikan dengan para pihak di Kementerian lembaga, terkait persiapan umroh di masa pendemi ini. Misalnya tentang perlu karantina 5 hari bagi jamaah yang melakukan vaksin tidak sesuai standar.

"Yang dimaksud tidak sesuai standar sehingga perlu karantina 5 hari itu apakah yang belum vaksin dua kali atau yang menggunakan vaksin selain 4 jenis vaksin yang diakui Saudi. Atau yang belum booster bagi yang menggunakan vaksin selain yang diakui Saudi," ujarnya.

Sumber : Net /