Syamsuar mengatakan dulunya Pemberian Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan khusus warga miskin di Riau anggarannya 50 persen dari provinsi dan 50 persen dari kabupaten/kota. Namun disayangkan masih ada kabupaten/kota di Riau yang belum mampu membiayai seluruhnya sebesar 50 persen itu.

"Untuk itu, porsinya sekarang lebih banyak provinsi dari kabupaten/kota. Sekarang untuk PBI bagi warga miskin yakni 55 persen anggaran provinsi dan 45 persen anggaran kabupaten/kota, sesuai warga miskin yang ada di daerahnya," ungkap Syamsuar.

Syamsuar mengharapkan bagaimana dinas sosial, camat, lurah di kabupaten/kota menyempurnakan dan menginventarisasi data warga miskin yang ada. Sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sehingga ke depannya, warga miskin di Riau dapat menikmati pelayanan kesehatan.

"Apalagi dengan adanya peningkatan biaya iuran per bulan dari BPJS Kesehatan yang berlaku tahun ini, saya berharap BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh warga Provinsi Riau,"pungkasnya.

Sumber : riaulink /